Kontroversi Film "G30S/PKI": Fakta Sejarah atau Propaganda Orba?

tirto.id - Kontroversi film G30S PKI yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI hingga saat ini masih memicu diskusi hangat. Hal ini terjadi lantaran sejarah di balik peristiwa kelam tersebut dinilai belum terkuak secara sepenuhnya.

Sinema besutan sutradara Arifin C. Noer yang dirilis Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 ini kerap disorot publik. Karya tersebut dinilai kuat sebagai media propaganda ala rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Di era Orde Baru, kontroversi film G30S PKI ini terus berlanjut saat penayangannya diwajibkan rutin setiap tahun hingga akhirnya dihentikan pasca-tumbangnya rezim lewat Reformasi 1998. Kendati demikian, belakangan ini beberapa stasiun televisi dan pejabat negara mulai memutarnya kembali.

Menuai Sukses Besar

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibintangi oleh Amoroso Katamsi yang memerankan Mayjen Soeharto, Syubah Asa sebagai D.N. Aidit, Umar Kayam sebagai Presiden Sukarno, Bram Adianto sebagai Letkol Untung, Keke Tumbuan sebagai Ade Irma Suryani, dan sejumlah pelaku peran lainnya.

Skenario film ditulis oleh Arifin C. Noer sekaligus sebagai sutradara, bersama sejarawan andalan pemerintah Orde Baru kala itu, Nugroho Notosusanto.

Majalah Tempo (1988) melaporkan, film ini menghabiskan biaya Rp800 juta dan menjadi film termahal di Indonesia pada dekade 1980-an. Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pun disebut-sebut menuai sukses besar.

Dikutip dari buku Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi (1997) karya M. Sarief Arief dan kawan-kawan, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menembus angka 699.282 penonton pada 1984. Ini merupakan rekor terbesar saat itu dan bertahan hingga lebih dari satu dasawarsa ke depan.

Gemilang dari segi bisnis, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga menggapai prestasi di industri film nasional. Film ini masuk dalam 7 nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 1984 kendati hanya memenangkan satu Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik.

Tak hanya itu, film Pengkhianatan G30S/PKI meraih pula Piala Antemas yang merupakan penghargaan khusus di ajang FFI saat itu sebagai Film Unggulan Terlaris periode 1984-1985.

Pengamat film Thomas Barker, dikutip dari tulisannya yang terhimpun dalam buku Mau Dibawa ke Mana Sinema Kita? (2011) mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan gabungan dari kepentingan negara dan FFI.

Kontroversi Film Pengkhianatan G30S/PKI

Sang sutradara dan penulis skenario kontroversi G30S PKI, Arifin C. Noer, juga pernah berkeluh-kesah tentang film garapannya ini. Ia mengaku harus bertarung dengan idealismenya sendiri saat menggarap film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Dilansir Majalah Tempo (7/4/1984), waktu dua tahun tidaklah cukup bagi Arifin C. Noer untuk menentukan arah cerita film sejarah sekompleks itu.

Ia merasa kesulitan karena harus menggarap film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI menggunakan kaidah perfilman yang biasa.

Dalam suratnya kepada Ajip Rosidi, Arifin C. Noer mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti membuat film. Surat tersebut tertanggal 10 Februari 1984 atau setelah penggarapan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

“Buat saya, juga mengagetkan. Sayang dalam surat itu kau tidak memberi alasan yang lebih terperinci. Kau mengatakan bahwa selama 5 tahun membuat film merupakan tahun-tahun yang percuma. Dari segi apa? Dalam arti apa?” balas Ajip Rosidi dalam buku Yang Datang Telanjang: Surat-surat Ajip Rosidi dari Jepang 1980-2002 (2008).

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar ulang saban tahun sejak dirilis akhirnya dihentikan seiring maraknya kontroversi film G30S PKI dan tumbangnya rezim Orde Baru oleh gelombang reformasi pada 1998 yang memungkasi era kekuasaan Soeharto.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI Propaganda Orba?

Di bawah rezim Soeharto, propaganda Film G30S ini memiliki niat agar paham komunisme yang pernah besar di Indonesia, bahkan sempat menjadi tiga pilar kekuatan politik utama yang dirumuskan Bung Karno yakni Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), musnah untuk selama-lamanya di negeri ini.

Dalam kontroversi film G30S PKI, tidak semua kejadian yang disuguhkan di dalam film tersebut merupakan peristiwa yang sebenarnya. Banyak adegan yang didramatisir untuk mengesankan bahwa PKI dan komunisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia.

Hal itu justru diakui sendiri oleh Amoroso Katamsi, pemeran Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. “Film ini sengaja dibuat untuk memberi tahu rakyat bagaimana peran PKI saat itu, kadi memang ada semacam muatan politik,” ungkapnya kepada Tempo.co (30 Desember 2012).

“Memang ada beberapa adegan yang berlebihan,” imbuh aktor kelahiran 21 Oktober 1938 yang pada 1990 diangkat sebagai Direktur PPFN oleh Presiden Soeharto ini.

Sejarawan Hilmar Farid, masih dikutip dari Tempo.co, menegaskan bahwa film ini adalah propaganda Orde Baru yang mewakili pandangan Soeharto tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dibumbui pula dengan sejumlah fantasinya.

“Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN dengan restu Soeharto,” sebut tokoh yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini.

Budi Irawanto, peraih Doktor Kajian Asia Tenggara bidang Film di National University of Singapore, menyebut film ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai film propaganda dengan sangat baik dan sukses mempengaruhi sebagian besar alam pikiran rakyat Indonesia.

“Film Pengkhianatan G 30 S/PKI adalah salah satu film terbaik dalam menyebar propaganda dan kebencian kepada musuhnya, PKI dan Gerwani [Gerakan Wanita Indonesia], dan itu tertanam dalam benak satu generasi,“ ujarnya dilansir Merdeka (29 September 2012).

Sang sutradara dan penulis skenario, Arifin C. Noer mengakui harus bertarung dengan idealismenya sendiri saat menggarap film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal tersebut sempat diungkapkan sang istri, Jajang C. Noer, yang mengatakan bahwa suaminya rela berkeliling mencari narasumber dari pihak PKI untuk memperkaya referensi, namun hasilnya nihil.

Arifin juga merasa kreativitasnya dipangkas. Alhasil, ia merasa gagal lantaran cita-citanya menjadikan Pengkhianatan G30S PKI menjadi film pendidikan yang punya nilai humanis tidak pernah tercapai.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar ulang setiap tahun sejak dirilis akhirnya dihentikan seiring munculnya kontroversi film G30S PKI dan terjadinya Reformasi 1998 yang memungkasi era kekuasaan Soeharto.

Setelah nyaris tanpa gaduh selama bertahun-tahun berikutnya, film propaganda ini justru mulai diputar kembali di masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang kerap disebut-sebut merupakan antitesis Orde Baru.