Menuju konten utama

Isu Pajak Motor Naik, Jubir Luhut: Tak Ada Rencana, Masih Kajian

Jodi menambahkan, Luhut bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat.

Isu Pajak Motor Naik, Jubir Luhut: Tak Ada Rencana, Masih Kajian
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (20/1/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menuturkan, Luhut Binsar Pandjaitan tidak berencana untuk menaikkan pajak kendaraan motor non-listrik. Menurut dia, Menko Marves hanya mewacanakan dalam rangkaian untuk perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta.

“Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi mewakili pernyataan Luhut, dikutip Tirto, Jumat (19/1/2024).

Jodi menambahkan, Luhut bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Menurut dia, wacana yang beredar sudah sempat dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga beberapa hari lalu.

Usulan pajak kendaraan bermotor, kata Jodi, muncul dalam rapat koordinasi tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

Jodi juga menyebut, rapat yang dilakukan termasuk juga membahas mengenai insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum. “Terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat,” ucap dia.

“Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Luhut berencana akan menaikkan pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak (BBM). Rencana tersebut sebagai upaya peralihan dana subsidi BBM ke transportasi publik seperti LRT atau kereta cepat.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut dikutip dari Antara, Jumat (19/1/2024).

Luhut menjelaskan pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi. Hal tersebut pun bakal dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga artikel terkait PAJAK KENDARAAN BERMOTOR atau tulisan lainnya dari Faesal Mubarok

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Faesal Mubarok
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Maya Saputri