Istri Kepala Daerah Maju Pilkada adalah Contoh Lain Politik Dinasti

Oleh: Haris Prabowo - 17 Agustus 2020
Dibaca Normal 2 menit
PDIP memajukan banyak calon kepala daerah yang datang dari lingkaran keluarga petahana/mantan pejabat. Kemampuan mereka pun dipertanyakan.
tirto.id - PDIP kembali mengumumkan puluhan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020. Pengumuman gelombang ketiga yang terdiri dari 75 pasangan calon ini dilakukan Selasa (11/8/2020) lalu.

Pada pengumuman pertama 19 Februari lalu, mereka mengumumkan 49 pasangan calon. Pada gelombang kedua, diumumkan pada 17 Juli, ada 45 pasangan calon. Pengumuman gelombang keempat belum ditentukan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih menunggu saat yang tepat untuk melakukan itu.

Di gelombang ketiga ini, banyak calon yang berstatus istri kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat.

Salah satunya adalah Lisa Andriani Lubis, istri dari Wali Kota Binjai saat ini, Muhammad Idaham, yang sudah menjabat dua periode sejak 2010. PDIP mencalonkannya sebagai Wali Kota Binjai Sumatera Utara bersama Sapta Bangun.

Ada juga Herny. PDIP mengusung dirinya sebagai Calon Wakil Bupati Pasang Kayu bersama Yaumil Ambo Djiwa. Herny adalah istri dari Agus Ambo Djiwa, Bupati Pasang Kayu yang menjabat dua periode sejak 2010.

Relasi serupa dijumpai di Banyuwangi. Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sudah menjabat sejak 2010, dicalonkan sebagai Bupati Banyuwangi bersama Sugirah oleh PDIP.

Ada juga Yunita Asmara. PDIP mengusungnya sebagai calon Bupati Batanghari, Jambi. Yunita adalah istri dari Bupati Batanghari yang masih menjabat, Syahirsah, dan pernah diduga terlibat kasus korupsi dana majelis taklim.


Untuk Kota Bandar Lampung, PDIP mengusung Eva Dwiana untuk maju jadi calon wali kota. Ia adalah istri Herman Hasanusi, dua periode terakhir menjabat Wali Kota Bandar Lampung.

Di Bangka Selatan, PDIP mengusung Debby Vita Dewi jadi calon wakil bupati. Ia adalah istri Jamro, mantan wakil bupati periode 2005-2010 dan mantan bupati periode 2010-2015. Keduanya menikah 2012 lalu.

PDIP juga mengusung Winda Fitrika menjadi calon Wakil Bupati Asahan. Ia adalah istri dari Taufan Gama Simatupang, Bupati Asahan dua periode sejak 2010 yang meninggal dunia pada 2019 lalu.

Politik Dinasti Minus Kompetensi

Sebelum pengumuman ketiga, PDIP juga disorot karena nama-nama yang telah mereka usung dekat dengan 'elite' partai. Misalnya, anak Presiden Joko Widodo dan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, satu alasan yang paling jelas mengapa orang-orang ini dicalonkan adalah karena mereka menguntungkan secara elektoral.

"Keluarga petahana punya insentif lebih. Modal kapital dan sosialnya sudah banyak," kata Titi saat dihubungi wartawan Tirto, Rabu (12/8/2020) siang. "Saya kira kontribusi utamanya pragmatisme untuk menang karena memanfaatkan popularitas," lanjutnya.

Lebih jauh dari itu, pencalonan mereka tak bisa dilepaskan dari kecenderungan menciptakan dan melanggengkan politik dinasti. Politik dinasti menunjukkan kaderisasi dan rekrutmen partai tidak berjalan dengan baik. Partai tak punya stok kader yang lain untuk bisa diusung ke pemilihan.

"Kita tak bisa hanya tendensius terhadap perempuan saja. Ini tak hanya istri, tapi juga anak hingga menantu dan keponakan. Politik kekerabatan tidak ditopang oleh kaderisasi yang bagus, kemampuan politik, dan kepemimpinan yang baik," katanya.

Hal tersebut dapat terlibat dari proses penentuan pencalonan yang cenderung elitis dan tertutup. Publik tak bisa mempertanyakan parameter pencalonan yang digunakan oleh partai. "Sejauh mana persyaratan dan kompetensi politik menjadi rujukan? Itu yang jadi kontroversi ketika bicara politik dinasti keluarga kekerabatan," katanya.


Jangan Hanya Berkilah

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sadarestuwati mengaku "kurang setuju dengan politik dinasti" sebab istilah tersebut "akan membelenggu keluarga pejabat untuk ikut dalam kontestasi pilkada, karena dianggap hanya mendompleng nama besar suami, istri, atau orang tua."

Ia juga menepis anggapan partainya memberikan ruang politik dinasti. Menurutnya, semua warga negara berhak untuk dipilih, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. "Lebih baik biarkan mereka ikut ambil bagian. Toh, pada akhirnya rakyatlah yang menentukan layak atau tidak mereka dipilih," kata Estu saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Rabu sore.

Titi tak sepakat dengan alasan Estu. Ia menilai itu hanya dalih partai untuk menyederhanakan dan memaklumi permasalah politik dinasti di Indonesia.

Kendati akhirnya rakyat yang menentukan pilihan di bilik-bilik suara, namun sedari awal partailah yang menyodorkan pilihan-pilihan tersebut dan berpotensi memangkas kesempatan calon lain yang posisi sosial dan kapitalnya tak seberuntung pelaku politik dinasti.

"Mereka lupa, yang menyodorkan nama-nama itu adalah partai. Warga memilih itu hanya hilirnya saja. Hulunya ada di partai politik," kata Titi. "Ibaratnya, pemilik rumah yang menentukan menu makanan ke para tamu untuk dipilih, entah menu itu sehat atau tidak, bersih atau tidak."

Baca juga artikel terkait POLITIK DINASTI atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
DarkLight