tirto.id - Seperti halnya konflik-konflik lain yang menyapu Timur Tengah hingga Afrika Utara, krisis di Yaman berawal dari gelombang Arab Spring. Pada November 2011, protes menentang kediktatoran Presiden Ali Abdullah Saleh muncul di jalanan ibukota Sana'a, Yaman dan kota-kota besar lainnya. Kekuasaan Saleh selama dua dekade dianggap cukup oleh para pendemo di Yaman.
Februari 2012 adalah bulan terakhir Saleh di istana kepresidenan. Abdrabbuh Mansur Hadi, yang terpilih sebagai pengganti Saleh, naik ke singgasana dengan tanggung jawab berat: menyatukan Yaman yang terpecah dan mendorong negaranya agar lebih demokratis. Namun, beberapa tahun setelahnya, Yaman justru jatuh ke kubangan pengangguran, kelangkaan pangan, dan korupsi. Selain itu, serangan dari Al-Qaeda cabang Yaman meningkat, sementara di wilayah selatan gerakan pemberontak Houthi kian menguat.
Pemberontak Houthi disokong kalangan Syiah (sebagian juga Sunni). Kelompok bersenjata yang dibekingi Iran dan berseberangan dengan Saudi ini memberontak terhadap pemerintah Yaman sejak 2004. Mereka berhasil menunggangi Arab Spring untuk meraup dukungan massa dan menduduki Sana'a pada 2014. Setahun berselang, mereka bahkan sukses menguasai kompleks kepresidenan dan memaksa Mansur Hadi kabur ke Aden.
Saudi, yang merasa mewakili dunia Sunni, dibikin ketar-ketir melihat manuver Houthi. Apalagi, kedua negara berbatasan langsung. Pada 2015, Raja Salman dan delapan negara berpenduduk mayoritas Sunni lainnya memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Yaman.
Yang terjadi berikutnya adalah horor: Saudi dan koalisinya melancarkan serangan rudal yang menewaskan penduduk sipil.
Menurut data Guardian (2016), dari Maret 2015 hingga Agustus 2016, terdapat sekitar 8.600 serangan ke Yaman. Sebanyak 3.577 serangan di antaranya menghantam instansi militer; 3.158 serangan terjadi di area non-militer. Serangan di area non-militer meluluhlantakkan rumah, sekolah, rumah sakit, pasar, masjid, dan ruang-ruang di mana warga sipil biasa berkumpul.
Imbas dari perang tak berkesudahan itu tidak main-main. PBB mencatat jumlah korban tewas dan luka-luka mencapai puluhan ribu orang. Pada saat bersamaan, belasan juta orang dibuat kelaparan akibat blokade yang dilakukan koalisi Saudi. Tak heran, PBB menyebut konflik di Yaman sebagai “konflik terburuk abad ini”.
Dalam aksi-aksi militernya, Saudi selaku pimpinan koalisi mengerahkan segala cara, termasuk merekrut anak-anak sebagai serdadu perang.
Efek Perang Sipil
Laporan David D. Kirkpatrick berjudul “On the Front Line of the Saudi War in Yemen: Child Soldiers From Darfur” yang dipublikasikan New York Times pada 28 Desember 2018 menyatakan bahwa Saudi merekrut anak-anak dari wilayah Darfur, Sudan, untuk dikirim di garis depan konflik Yaman.
Sudan tergabung dalam pasukan koalisi Saudi sejak awal meletusnya konflik di Yaman. Secara keseluruhan, Sudan mengirim sekitar 14 ribu serdadu untuk membantu Saudi memenangkan perang. Mayoritas serdadu diperkirakan berasal dari Darfur, wilayah miskin yang dilanda pertempuran sipil selama belasan tahun akibat sengketa lahan subur dan sumber daya alam.
Konflik sipil di Darfur menewaskan 300 ribu orang dan menelantarkan 1,2 juta lainnya. Salah satu kelompok yang aktif selama konflik Darfur adalah Janjaweed, unit paramiliter yang terkenal dengan reputasi brutalnya—pemerkosaan hingga pembunuhan tanpa pandang bulu.
Lima orang kombatan yang diwawancarai New York Times menyatakan jumlah serdadu anak di unit mereka bervariasi, antara 20 sampai 40 persen. Rata-rata serdadu anak berusia 14 hingga 17 tahun. Faktor ekonomi, tulis New York Times, ditengarai sebagai penyebab utama rekrutmen serdadu anak. Keputusasaan kolektif masyarakat Sudan akibat perang sipil jadi lahan subur bagi Saudi untuk menawarkan uang sebesar 10 ribu dolar kepada tiap keluarga yang bersedia melepaskan anaknya untuk berperang.
Tanpa pikir panjang, banyak keluarga di Sudan yang lantas mengambil segala langkah untuk mengirim putra-putra mereka ke medan perang, sekalipun harus menyuap serdadu Sudan di Yaman.
“Pihak keluarga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengubah hidup ialah dengan mengizinkan anak-anak turun ke medan perang karena mereka bisa mendapatkan uang dari sana,” ucap Hager Shomo Ahmed, yang direkrut untuk angkat senjata di Yaman pada 2016 ketika usianya 14 tahun.
Angka 10 ribu dolar AS—atau sekitar 700 ribu pound Sudan—adalah uang yang diterima serdadu Sudan setelah enam bulan masa kerja. Tiap bulan, mereka dibayar 480 sampai 530 dolar. Saudi juga memberikan bonus tambahan senilai 185 hingga 285 dolar, tergantung performa di lapangan. Pembayaran langsung masuk ke rekening yang disediakan di Faisal Islamic Bank, yang sebagian sahamnya dimiliki Kerajaan Saudi.
Ketika keluarga sudah setuju, anak-anak ini diterbangkan terlebih dahulu ke Saudi. Sekali angkut, Saudi bisa membawa maksimal tiga ribu serdadu—dari berbagai kelompok umur. Sesampainya di Saudi, mereka akan menjalani pelatihan selama dua sampai empat minggu. Untuk kelompok anak-anak, latihan difokuskan pada kecakapan merakit dan membersihkan senjata.
Setelah menyelesaikan latihan, mereka dibagi ke dalam unit yang masing-masing terdiri dari 500 sampai 750 orang. Unit ini kemudian menempuh perjalanan darat, mengisi slot pertempuran di Gurun Midi, Aden, hingga Hudaydah.
Juru bicara koalisi Saudi membantah jika pihaknya menggunakan anak-anak sebagai serdadu dan mengecam laporan New York Times sebagai “fiktif dan tidak berdasar.” Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, Babikir Elsiddig Elamin, menolak berkomentar mengenai penggunaan anak-anak dalam perang di Yaman. Ia hanya bilang bahwa partisipasi Sudan dalam pusaran konflik di Yaman semata-mata untuk “kepentingan perdamaian dan stabilitas regional.”
Atas Nama Jihad
Saudi rupanya tak sendirian dalam urusan melibatkan anak-anak dalam konflik di Yaman. Kebijakan yang sama rupanya juga diterapkan oleh Houthi.
Menurut laporan Amnesty International, kelompok bersenjata Houthi disebut-sebut aktif melakukan perekrutan anak-anak untuk terlibat dalam peperangan. Mereka yang disasar rata-rata berusia 15 tahun.
Houthi memanfaatkan ruang-ruang kelas pelajaran agama sebagai medium untuk membujuk anak-anak. Selama pelajaran berlangsung, Houthi melakukan indoktrinasi tentang berbagai macam hal, dari sejarah Perang Dunia hingga ajaran bahwa ikut berperang melawan Saudi adalah tindakan jihad. Setelah indoktrinasi tuntas, anak-anak dilatih menggunakan senjata.
Banyak keluarga yang pasrah ketika anak mereka diambil. Mereka takut dihajar atau bahkan dibunuh oleh kelompok Houthi karena menolak atau membocorkan proses rekrutmen yang sedang dilakukan.
“Banyak anak [direkrut] tapi tidak ada yang berani berbicara atau menindaklanjutinya. Mereka takut diancam,” kata salah seorang narasumber kepada Amnesty International.
Di luar ketakutan dan tekanan dari Houthi, faktor lain yang menyebabkan maraknya perekrutan, catat Sarah El Sirgany dalam laporannya berjudul “Firing Guns, Finding Bodies: Life for Yemen's Child Soldiers” (2018) yang dimuat di CNN, ialah tingginya kemiskinan dan hancurnya sekolah di banyak daerah di Yaman akibat perang.
Sama halnya Saudi, Houthi juga menawarkan duit kepada keluarga yang anaknya diambil. Nominalnya sebesar 20 sampai 30 ribu riyal—setara 80 hingga 120 dolar—untuk setiap anak dalam satu bulan. Syaratnya: anak-anak tersebut harus mau jadi martir.
Selain uang, Houthi juga menjanjikan penghormatan yang dicetak dalam wujud selebaran poster. Poster berisikan pengumuman kepada masyarakat bahwa anak-anak yang "syahid" ini telah berjasa dalam perang.
“Sangat mengejutkan bahwa pasukan Houthi mengambil anak-anak dari orangtua dan rumah mereka, menelanjangi mereka dari masa kecilnya, serta menempatkan mereka di garis api di mana mereka bisa mati,” tegas Samah Hadid, Wakil Direktur Amnesty International Cabang Timur Tengah.
Mengapa Anak-Anak?
Sampai Februari 2017, menurut perhitungan PBB, terdapat sekitar lebih dari seribu anak yang terlibat langsung dalam perang antara Saudi dan Houthi di Yaman.
“Ketika konflik belum memperlihatkan tanda-tanda selesai dan banyak keluarga makin miskin, maka pilihan yang diambil ialah menjadikan anaknya sebagai sumber pendapatan. Bisa perang, bisa dengan perkawinan,” ungkap Direktur Regional Unicef, Geert Cappelaere, sebagaimana diwartakan Guardian. “Jumlah anak-anak yang terlibat pertempuran meningkat lebih dari dua kali lipat.”
Penggunaan anak-anak sebagai serdadu perang tak hanya terjadi di Yaman, juga tak cuma melibatkan koalisi Saudi dan Houthi. Contohnya sudah banyak, mulai dari Taliban, Tentara Pembebasan Suriah, pasukan Hizbullah Lebanon, Partai Pekerja Kurdi, hingga ISIS. Untuk nama terakhir, mengutip tulisan Omer Karasapan berjudul “Rehabilitating Child Soldiers in the Middle East” (2017) yang dipublikasikan Brookings Institution, anak-anak bahkan dipandang punya peran krusial dalam mewujudkan "kekhalifahan".
Gambar anak-anak dimunculkan di setiap terbitan ISIS, dari yang menggambarkan adegan baca kitab suci sampai jadi pelaku bom bunuh diri. Tujuannya, menanamkan pemahaman bahwa visi negara "kekhalifahan" ala ISIS didambakan setiap orang, termasuk anak-anak.
Council on Foreign Relations mencatat tiga penyebab meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam peperangan.
Pertama, memburuknya struktur sosial di negara tempat anak-anak tinggal. Di Afrika, misalnya, perang sipil tak berkesudahan dan wabah AIDS telah membuat jutaan anak kehilangan orangtua. Walhasil, menjadi serdadu perang agar dapat bertahan hidup atau demi balas dendam setelah keluarga mereka dilecehkan dan dibunuh jadi opsi yang menarik.
Kedua, perkembangan senjata yang semakin kecil, ringan, mudah digunakan, dan lebih mematikan. Sekarang, anak berusia sepuluh tahun dapat belajar menembakkan AK-47 secara efektif dalam waktu setengah jam.
Ketiga, anak-anak dianggap sebagai pasukan yang mudah dimanipulasi, murah, berani, dan ulet.
Konvensi Jenewa 1949 melarang perekrutan anak-anak untuk tujuan perang. Menurut konvensi yang sama, anak-anak dan perempuan adalah dua subyek yang harus dilindungi jika terjadi peperangan.
Pada 2000, PBB mengadopsi protokol tambahan pada Konvensi Hak-Hak Anak guna melindungi anak-anak agar tidak direkrut dan digunakan dalam konflik atau perang. Dalam protokol tambahan itu dijelaskan bahwa negara dilarang merekrut anak di bawah usia 18 tahun untuk dikirim ke medan perang.
Negara harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Anak-anak yang terlanjur digunakan dalam perang harus diberi layanan psikologis dan dibantu untuk kembali ke lingkungan sosial anak.
Akan tetapi, yang paling ditekankan protokol ini adalah kelompok bersenjata—yang berbeda dengan angkatan bersenjata—di suatu negara tidak diperbolehkan, dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk terlibat dalam perang.
Memutus mata rantai penggunaan anak-anak dalam perang harus diakui bukan pekerjaan yang mudah. Perlu komitmen besar dan proses yang panjang untuk menghentikan segala macam keterlibatan anak-anak dalam peperangan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghentikan perang itu sendiri.
Editor: Windu Jusuf
