tirto.id - Presiden Jokowi menyatakan pemerintah terus berkomitmen menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Untuk itu, ia menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam pidato peringatan Hari HAM sedunia 2020, Kamis (10/12/2020), Jokowi kembali menyinggung komitmen Indonesia dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu. Presiden mengaku sudah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungin dan diterima semua pihak.
"Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," kata Jokowi, Kamis (10/12/2020).
"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," lanjutnya.
Sebagai catatan, setidaknya ada 15 kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai. Dari 15 kasus, Kejaksaan Agung mengklaim 3 kasus yakni kasus Timor Timur 1999, kasus Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura pada tahun 2000.
Sementara 12 perkara yang belum diselesaikan yaitu tragedi 1965, peristiwa penembakan misterius (Petrus), peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa simpang KKA, peristiwa rumah Gedong tahun 1989, peristiwa dukun Santet, ninja dan orang gila Banyuwangi 1998. Kemudian, setelah terbit UU nomor 26 tahun 2000 ada peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Jambu Kepuk dan peristiwa Paniai 2014.
Jokowi menuturkan, pemerintah Indonesia punya komitmen yang sama dengan pegiat HAM yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah pilar penting negara. Dengan pilar HAM, Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, maju dan tangguh.
Dalam kasus HAM masa lalu, Jokowi menilai penyelesaian kasus-kasus tersebut perlu kerja sama dan mencurahkan segala energi agar segera selesai.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
