Indeks Kasus Pelanggaran Ham

Mugiyanto mengatakan menemukan langsung pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi saat berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia.

Mengenal sosok Tony Sumampau. Simak klarifikasinya terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Oriental Circus Indonesia (OCI)

Pemerintah saat ini akan mengupayakan rekonsiliasi melalui RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sidang kasus Paniai menghadirkan eks Pangdam Cenderawasih Mayjen (Purn) TNI Franzen G. Siahaan dan eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

Apa saja kejahatan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat secara internasional? Berikut penjelasannya.

Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.

Berikut adalah contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan aktivis Munir.

Peradilan HAM menjadi jalan untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II menyerahkan berkas memori kasasi ke PTUN untuk menggugat putusan banding Kejagung di PTTUN Jakarta.

Aksi Kamisan menolak rencana Presiden Jokowi membuat unit kerja menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur non-pengadilan.

KKPK kritik draf Perpres soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.

Pemerintah akan membentuk UKP-PPHB. Langkah melalui mekanisme non-yudisial ini disebut 'jalan pintas' untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi meminta kepada Kejaksaan RI agar penanganan kasus HAM masa lalu harus terlihat kemajuan pennuntasan kasusnya dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

PTUN menilai pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum.

Nama Wiranto disebut bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur, Presiden Abdurrahman Wahid menonaktifkannya.