Indeks Kasus Pelanggaran Ham
Yusril: Rekonsiliasi Cara Terbaik Tuntaskan Pelanggaran HAM
Pemerintah saat ini akan mengupayakan rekonsiliasi melalui RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
Mahfud MD Akui Penyelesaian HAM Berat Tak Sesuai Harapan
Upaya membawa pelanggaran ham berat masa lalu itu selalu gagal dibuktikan di pengadilan.
Respons Komnas Perempuan soal Pengakuan Pelanggaran HAM Berat
Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komnas HAM Sebut Sidang Kasus Paniai Kurang Gereget
Sidang kasus Paniai menghadirkan eks Pangdam Cenderawasih Mayjen (Purn) TNI Franzen G. Siahaan dan eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.
Pelanggaran HAM Internasional & Apa Saja Kategori Kasus HAM Berat
Apa saja kejahatan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat secara internasional? Berikut penjelasannya.
Kasus Paniai, Bukti Penyelesaian HAM Berat Tergantung Pemerintah
Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.
Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia: Kasus Penculikan Aktivis 1998
Berikut adalah contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Komnas HAM Selidiki Aduan Warga 10 Tahun Terakhir terkait PT TPL
Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia: Kasus Pembunuhan Munir
Salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan aktivis Munir.
Bagaimana Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM di Indonesia
Peradilan HAM menjadi jalan untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Keluarga Korban Semanggi Ajukan Kasasi atas Pernyataan Jaksa Agung
Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II menyerahkan berkas memori kasasi ke PTUN untuk menggugat putusan banding Kejagung di PTTUN Jakarta.
Protes Sumarsih atas Upaya Jokowi Bikin Unit Kerja HAM Nonyudisial
Aksi Kamisan menolak rencana Presiden Jokowi membuat unit kerja menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur non-pengadilan.
Draf UKP-PPHB Dikritik: Dinilai Tak Transparan & Abaikan Hak Korban
KKPK kritik draf Perpres soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.
'Jalan Pintas' Jokowi Selesaikan Kasus HAM Berat Tanpa Pengadilan
Pemerintah akan membentuk UKP-PPHB. Langkah melalui mekanisme non-yudisial ini disebut 'jalan pintas' untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Jokowi Minta Kejagung Segera Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Jokowi meminta kepada Kejaksaan RI agar penanganan kasus HAM masa lalu harus terlihat kemajuan pennuntasan kasusnya dalam waktu dekat.
Hari HAM, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Jokowi menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
PTUN Putuskan Jaksa Agung Melawan Hukum soal Kasus HAM Semanggi
PTUN menilai pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum.
Empat Bulan Setelah Dilantik Jadi Presiden, Gus Dur Memecat Wiranto
Nama Wiranto disebut bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur, Presiden Abdurrahman Wahid menonaktifkannya.
Veronica Koman Rilis Laporan HAM dalam Aksi Anti-Rasisme Papua 2019
Laporan 'Gerakan West Papua 2019' mengular secara detail dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan yang dialami oleh orang asli Papua.
DPR Kritik Buruknya Koordinasi Kejagung-Komnas HAM usut Kasus HAM
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM