Indeks Kasus Pelanggaran Ham

Amnesty International menyoroti akuisisi Newcastle United oleh konsorsium Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Salman.

Komnas HAM menilai kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai potensial mandek mengingat narasi yang berulang usai Kejagung mengembalikan berkas.

Kejagung RI telah mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu Peristiwa Paniai ke Komnas HAM, Kamis (19/3/2020).

Aksi Kamisan yang biasanya dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat akan digelar secara online, imbas dari pandemi Covid-19 (corona).

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sangat berbahaya bila pejabat tinggi seperti Moeldoko tidak mengerti dan tak menghormati undang-undang terkait kasus Paniai, Papua.

Korban pelanggaran HAM disuguhi janji oleh Jokowi, tapi sampai kini tak ada jejaknya sama sekali.

Berdasarkan kesaksian: 14 orang disekap di Markas Kopassus, tapi hanya 9 orang yang dikembalikan pada 1998.

Jokowi menghilangkan ke-13 orang hilang untuk kedua kalinya setelah merangkul Prabowo ke dalam pemerintahan.

Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Suciwati menilai langkah-langkah yang selama ini diambil Kejaksaan Agung hanyalah cara untuk melepas tanggung jawabnya dalam penegakan hukum dan HAM.

Menkopolhukam Mahfud MD akan menuntaskan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu dengan menghidupkan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar. Justru daftarnya jadi tambah panjang.

Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Namun, keberhasilan itu tidak menular ke dalam negeri, di mana masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerahkan bukti tambahan kasus pelanggaran HAM dan tragedi 1965 berupa 346 kuburan massal di 16 provinsi.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Sejumlah masyarakat adat asal Sumba Timur, NTT, akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM perusahaan tebu di daerah mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman RI (ORI).

Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei 2019 menilai tindakan kepolisian terhadap korban aksi 22 Mei 2019 di beberapa daerah telah melanggar HAM.

KPK memfasilitasi Komnas HAM untuk meminta keterangan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan pelanggaran HAM selama pemberlakuan DOM di Aceh tahun 2000 hingga 2004.

KontraS mengingatkan ada sebanyak 17 purnawirawan yang terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu dari kubu Jokowi dan kubu Prabowo

Koordinator Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) Edi Arsadad mengaku sangat kecewa saat dengan deklarasi damai yang dikeluarkan beberapa perwakilan tokoh pejabat Lampung Timur dan Kemenko Polhukam.