Indeks Kasus Pelanggaran Ham

KPK memfasilitasi Komnas HAM untuk meminta keterangan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan pelanggaran HAM selama pemberlakuan DOM di Aceh tahun 2000 hingga 2004.

KontraS mengingatkan ada sebanyak 17 purnawirawan yang terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu dari kubu Jokowi dan kubu Prabowo

Koordinator Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) Edi Arsadad mengaku sangat kecewa saat dengan deklarasi damai yang dikeluarkan beberapa perwakilan tokoh pejabat Lampung Timur dan Kemenko Polhukam.

Kejagung tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komnas HAM agar bisa berkembang dan tak diam di tempat.

KontraS mendesak Kejaksaan Agung segera mengembangkan laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada 1998-1999.

Dukungan Muchdi PR menguatkan stigma kepada pemerintah enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

TKN Jokowi tak ambil pusing dengan latar belakang Muchdi yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. 

Dukungan Muchdi kepada Jokowi-Ma'ruf dinilai semakin menegaskan Jokowi tidak bersih lingkarannya dari pelanggaran HAM.

"Negara berutang banyak pada Aceh dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," tutup Andi.

Menurut Yusril, di zaman Jokowi tak ada pelanggaran HAM berat. Tapi, pegiat HAM bertanya balik soal penuntasan kasus masa lalu.

Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak ada usaha untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) secara utuh selama empat tahun terakhir.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus Novel Baswedan bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat. Selama pemerintahan Jokowi, belum pernah ada pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM mengatakan berkas kasus pembunuhan dukun santet 1998 yang dikumpulkan sejak tahun 2015 telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap kasus pembunuhan dukun santet di Jawa Timur pada 1998-1999.

Panelis debat Pilpres 2019 tak bakal bertanya kasus spesifik HAM. Paslon juga diimbau untuk melakukan itu. Bagi aktivis itu sama saja membuat debat jadi ajang pamer retorika.

KontraS meminta kedua kandidat capres-cawapres agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksanaan Agung.

Saat debat Pilpres tanggal 17 Januari mendatang, Jokowi terbuka kemungkinan akan bertanya kepada Prabowo terkait kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalunya.

“Ini hanya memperlihatkan ketidakinginan kubu Jokowi untuk menegakkan keadilan," kata Usman.