tirto.id - Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Arsul Sani mengatakan, ada kemungkinan bahwa saat debat Pilpres tanggal 17 Januari mendatang Jokowi akan bertanya kepada Prabowo terkait kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalunya. Kendati, Arsul mengaku tak ingin memberikan bocoran terlalu jauh mengenai itu.
"Itu namanya kalau saya sampaikan sekarang, bocoran dong. Kita enggak perlu bocorkan sekarang lah. Tapi kemungkinan itu ada," kata Arsul saat ditemui di kompleks DPR RI, Senin (7/1/2019) pagi.
Ia mengatakan pihak TKN sedang mempersiapkan segala hal untuk debat tanggal 17 Januari mendatang yang akan membahas mengenai hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.
"Kami sedang mempersiapkan secara internal, tim debat, konten, dan program kami saat ini sedang mendiskusikan, karena sisa beberapa tentu belum kami finalkan. Terutama soal tema dasar debat. Hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi," katanya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono U Tanthowi buka suara soal metode pertanyaan yang akan muncul dalam debat Pilpres 2019. Pramono menegaskan metode pertanyaan atau pembahasan di debat akan dibagi secara terbuka dan tertutup.
Menurut Pramono, metode pertanyaan ini adalah untuk mengembalikan makna debat sebagai sarana kampanye. Dengan metode terbuka, maka paslon bisa mengetahui pertanyaan yang akan muncul sebelum debat seminggu sebelumnya sekitar tanggal 10 Januari 2019.
“Sehingga publik bisa memberikan penilaian bukan berdasarkan informasi yang sepotong-sepotong. Kesepakatan antara KPU dengan kedua timses untuk memberikan kisi-kisi soal kepada paslon seminggu sebelum debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khittahnya,” kata Pramono kepada Tirto lewat keterangan tertulisnya, Minggu (6/1/2019).
Editor: Maya Saputri
