Indeks Kasus Pelanggaran Ham

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

KontraS menilai belum ada perbaikan signifikan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia pada 2018. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan dan komitmen pemerintah dipertanyakan.

Hingga hari ini, korban pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi I belum mendapatkan keadilan.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.

KontraS meminta Jokowi tidak memainkan isu HAM ke ranah politik praktis.

Menurut Melanie, sosok Munir adalah energi, pola pikir dan tenaga untuk bergerak.

Menurut Suci, yang diperlukan dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir adalah keberanian dan kemauan saja.

Kebebasan Pollycarpus dinilai bisa menutup peluang terungkapnya dalang di balik pembunuhan Munir.

Menurut Asrul, Jokowi tak bisa mengintervensi proses hukum kasus pembunuhan Munir.

Pollycarpus yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.

Hanya ada satu paragraf singkat tentang HAM dalam 27 halaman Pidato Kenegaraan Jokowi tahun ini.

Wiranto berjanji akan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan pihaknya akan memperlajari dan mengkaji berkas peristiwa Kudatuli, dan akan diproses sesuai standar lembaganya.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

“Semangat itu sudah ada oleh DPR. Kalau permasalahan Menko sulit, tapi itu ada contoh,” kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

YLBHI menilai ada alasan kuat yang mendasari permintaan Komnas HAM untuk memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wapres Jusuf Kalla menganggap permintaan hak penyidikan dan penuntutan penyelesaian kasus HAM oleh Komnas HAM sebagai sesuatu yang berlebihan.

"[Peran DKN] Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal tidak [ditangani DKN]."

"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.