Indeks Kasus Pelanggaran Ham

Aktivis HAM pesimistis Presiden Jokowi akan menyelesaikan persoalan-persoalan HAM, termasuk kasus Novel Baswedan

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Presiden Jokowi dan keluarga korban pelanggaran HAM akhirnya bertatap muka, Kamis (31/5/2018)

Jokowi sudah dua kali mengupayakan bertemu dengan para pegiat Aksi Kamisan.

Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan pertemuan diselenggarakan sekitar pukul 14.00 WIB di Istana Negara.

289 orang asli Papua dalam survei Change.org dan LIPI menyatakan HAM, hak hidup, dan hak mengelola sebagai tiga hal penting untuk diketahui orang luar Papua.

Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.

KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.

Panglima TNI yang baru bisa menempuh sejumlah cara guna menuntaskan kasus HAM yang melibatkan prajurit maupun perwira tinggi TNI.

Reformasi dalam tubuh TNI macet: kasus-kasus kekerasan yang melibatkan militer masih marak, dari Sumatera Utara hingga Lombok, dari Jawa Barat hingga Papua.

Menurut Kamala, saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai kebuntuan dalam hukum dan politik.

Permasalahan di Papua dinilai bukanlah perkara mudah. Namun, usaha-usaha penyelesaian yang sesegera mungkin bisa mempertahankan keutuhan bangsa.

Menurut Wiranto pemerintah tak pernah punya maksud untuk membiarkan indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Setiap ada insiden, pemerintah selalu melakukan investigasi.

Sejumlah aktivis dan korban pelanggaran HAM masa lalu yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan ke-476 di depan Istana Negara.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan bakal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai sekarang belum tersentuh. Perlu political action dan bukan sekadar political will.