Jokowi Harus Cepat Cari Solusi Terbaik Buat Papua

tirto.id - Anggota DPR dari fraksi PDIP Jimmy Demianus Ijie berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, ia juga berharap agar masalah perselisihan antara aparat dan rakyat di Papua bisa segera terselesaikan. Hal ini disampaikan Jimmy setelah sidang tahunan MPR 2017, Rabu (16/8/2017).

“Soal-soal HAM harus bisa segeraa dicari solusi yang terbaik sehingga bisa tidak menimbulkan dendam, amarah, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan,” jelas anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat ini.

Jimmy menjelaskan bahwa sepatutnya pemerintah segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua. Ia paham bahwa permasalahan di Papua bukanlah perkara mudah. Namun, usaha-usaha penyelesaian yang sesegera mungkin bisa mempertahankan keutuhan bangsa.

“Jangan sampai ada kemudian masyarakat yang memupuk kebencian, dendam, dan masalah tidak bisa kunjung diselesaikan,” katanya melanjutkan.

Jimmy yang memakai hiasan adat Papua di bajunya mewaspadai adanya kepentingan politis di Papua. Banyak aksi-aksi keras yang dilakukan oleh masyarakat Papua maupuna aparat setempat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini bisa menjadi alasan bagi beberapa pihak untuk memecah NKRI. Karena itu, ia berharap kehati-hatian pemerintah, tetapi tetap harus segera mungkin menyelesaikan masalah-masalah di Papua. “Ada aspek politis untuk memisahkan diri (dari Indonesia). Itu ada,” tuturnya.

Di samping itu, Jimmy mengapresiasi tindakan pemerintah karena setidaknya telah berusaha menyelesaikan masalah di Papua. “BBM sudah sama harganya, itu luar biasa,” dan ia yakin bahwa Presiden pasti sudah membuat langkah-langkah dan prosedur untuk penyelesaian masalah.

Jokowi juga tidak serta-merta menyalahkan pemerintah dalam beberapa kasus yang terjadi di Papua – misalnya penembakan Yulius Pigai oleh petugas Brimob di Papua.

“Ada juga yang memang terjadi karena ulah Papua sendiri. Tapi kalau memang ada kesalahan dari aparat ya itu masalah human error saja. Jadi kalau itu langsung menyalahkan pemerintah tentu itu terlalu berlebihan,” pungkasnya.

Menurutnya, Papua sekarang juga sudah terbuka dengan berbagai media sehingga Papua tidak menjadi negara tertutup. Masyarakat luas mulai bisa melihat kehidupan di Papua dan bagaimana aparat setempat menjalankan tugasnya. Setahun belakangan, Jimmy meyakini bahwa kebebasan pers di Papua sudah cukup kuat.

Oleh sebab itu, Jimmy sendiri tidak keberatan bahwa dalam pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR 2017, Papua dan HAM sama sekali tidak disebut. “HAM itu penting tapi untuk hari ini sidang tadi, mungkin pemerintah mempertimbangkan aspek lain sehingga lebih ditonjolkan soal perekonomian,” katanya menegaskan.

Sementara itu, anggota fraksi PDIP dari Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai bahwa ranah Jokowi dalam menyampaikan masalah HAM dan Papua di sidang tahunan MPR 2017 tidaklah tepat. Ia juga menegaskan bahwa membahas masalah Papua dan HAM bukanlah tugas spesifik dari Presiden Jokowi. “Itu cukup menteri lah bukan Presiden. Kan ada Menkopolhukam,” ujarnya.