Akuisisi Newcastle oleh Pangeran Salman Dikaitkan dengan HAM

tirto.id - Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International menyoroti akuisisi klub Liga Inggris Premier League, Newcastle United, oleh konsorsium Public Investment Fund (PIF) asal Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Muhammad bin Salman.

Amnesty International meminta Premier League mempertimbangkan catatan pelanggaran HAM yang diduga melibatkan putra mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi tersebut.

"Kami tidak berbicara siapa yang seharusnya menjalankan Newcastle United, tetapi kalau Premier League tidak menunda dan secara serius melihat situasi HAM di Arab Saudi, ia berisiko menjadi pihak yang ditipu, dari mereka yang mencoba melakukan sportwash atas rekor [pelanggaran] HAM yang luar biasa," tulis Direktur Amnesty Britania Raya, Kate Allen, kepada CEO Premier League, Richard Masters.

Newcastle United saat ini dilaporkan sedang dalam tahap akhir akuisisi dengan transaksi sekitar 300 juta poundsterling. Transaksi tersebut diinisasi oleh firma PCP Capital Partners yang disokong PIF.

Apabila pemilik The Magpies saat ini, Mike Ashley, menyetujui tawaran PCP Capital Partners, PIF yang dipimpin Bin Salman dilaporkan akan menguasai 80% saham klub yang bermarkas di Stadion St. James Park tersebut.

Di lain sisi, Amnesty mendesak Premier League untuk meninjau transaksi tersebut. Lembaga HAM internasional itu menyebut rezim Arab Saudi melakukan sportwashing, atau mencuci citra pelanggaran HAM dengan olah raga.

Pelanggaran HAM

Amnesty menyorot sejumlah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Pangeran Salman. Salah satu kasus yang disorot adalah pengadilan aktivis perempuan Lujain Al-Hathloul. Lujain ditangkap pada Mei 2018 atas tuduhan "membahayakan keamanan negara".

Kasus lain yang disorot adalah pembunuhan jurnalis Jamal Khasoggi di Turki pada 2018 lalu. Amnesty menyebut pembunuhan ini sebagai "eksekusi ekstrajudisial" yang diperintahkan oleh sang putra mahkota.

Selain itu, Amnesty juga menyoroti pembungkaman kebebasan berekspresi, persekusi aktivis hak asasi manusia, hukuman mati, hak-hak perempuan, hak-hak buruh migran, serta diskriminasi minoritas Syiah.

"Paling tidak, Premier League harus membuat pernyataan yang jelas tentang bagaimana tes calon pemilik dan direktur diaplikasikan dalam kasus ini, dan penilaian seperti apa yang meloloskan catatan hak asasi manusia Arab Saudi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman," tutup Allen dalam suratnya.