Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat akan berjalan dengan inklusif, menjangkau orang tua siswa. Dalam hal ini, Gus Ipul mengatakan, orang tua siswa akan menerima pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Namanya optimalisasi dari Sekolah Rakyat. Nanti anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan,” ujar Gus Ipul dalam wawancara dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Gedung Kementerian Sosial, Rabu (2/7/2025).
Bentuk pemberdayaan itu, lanjut dia, mencakup pelatihan keterampilan, penguatan usaha produktif, serta dukungan akses permodalan bagi para orang tua siswa.
Gus Ipul menambahkan, pihaknya juga akan memberikan perhatian pada kondisi tempat tinggal mereka. “Kalau tanahnya milik sendiri, kita bantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kalau itu rumahnya orang lain, kita kerja sama dengan kabupaten kota untuk menyediakan lahan,” tambah dia.
Dirinya menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh banyak sisi kehidupan keluarga miskin, mulai dari pendidikan anak hingga kemandirian ekonomi orang tua.
Semua intervensi, kata Gus Ipul, akan berjalan bersamaan. Mulai dari pendidikan anak, pemberdayaan orang tua, dan perbaikan kondisi rumah dilaksanakan secara terpadu agar dampaknya lebih terasa dan berkelanjutan.
Saat ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa dampak ekonomi dari program Sekolah Rakyat sudah mulai terlihat. Dia menyebut, terdapat penyerapan tenaga pendidik dari wilayah sekolah, serta tenaga kerja untuk pembangunan dan renovasi sekolah.
“Guru-gurunya diusahakan dari kabupaten, kota tersebut. Jadi ya tentu membuka lapangan kerja,” ujar Gus Ipul.
“Saya lihat di satu titik itu ada 100 pekerja yang bekerja 24 jam secara bergantian. Kalau ada di 100 titik, sudah ribuan pekerja yang turut terlibat dalam renovasi,” kata Gus Ipul menambahkan.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan belajar agar aman dan nyaman bagi siswa.
“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah ini, kekerasan seksual di sekolah ini, dan jangan sampai ada gerakan intoleransi,” tegasnya.
Untuk mencegah potensi masalah tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung upaya mitigasi risiko. Selain itu, teknologi pemantauan juga akan diperkuat.
“Kita juga akan menggunakan teknologi salah satunya, perbanyak CCTV, yang bisa menguasai situasi dan kondisi secara menyeluruh,” ujarnya.
Perlu diketahui, Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal di asrama, makan makanan bergizi, mengenakan seragam, dan mendapat fasilitas laptop. Sarana yang tersedia, mulai dari ruang kelas, kamar tidur, dapur, hingga laboratorium, dibangun sesuai standar nasional.
Kurikulumnya disusun secara sistematis dan menyeluruh. Dimulai dengan program persiapan fisik, mental, dan akademik berbasis talent mapping, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi Juli 2025. Sebanyak 395 rombongan belajar akan tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasi terbanyak berada di Pulau Jawa dengan 48 titik, diikuti 22 titik di Sumatra, 15 titik di Sulawesi, 4 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 4 titik Kalimantan, 4 titik di Maluku, dan 3 titik di Papua.
Selain 100 titik awal, pemerintah juga mengupayakan 100 titik tambahan lagi sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan memanfaatkan balai latihan kerja dan UPT milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah. Dengan tambahan ini, target total lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar di Sekolah Rakyat akan tercapai.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
