Menuju konten utama

Gus Ipul Laporkan Penanganan Korban Unjuk Rasa kepada Presiden

Gus Ipul lapor ke Presiden soal penanganan korban unjuk rasa, bahas bansos reguler & adaptif, serta santunan bagi korban meninggal dan luka.

Gus Ipul Laporkan Penanganan Korban Unjuk Rasa kepada Presiden
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai mengikuti Rapat Terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Gus Ipul memaparkan program prioritas Kemensos, mulai dari pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, hingga penyaluran bansos reguler dan adaptif untuk korban unjuk rasa. FOTO/dok.Kemensos

tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial. Beberapa di antaranya mencakup pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler maupun adaptif yang menjadi pilar utama perlindungan sosial.

“Bansos adalah instrumen utama pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Tidak hanya dalam situasi normal, tetapi juga ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat lainnya,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa bansos reguler merupakan perlindungan sosial yang diberikan secara rutin untuk meringankan beban hidup keluarga miskin dan rentan. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersyarat pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, Program Sembako untuk menjamin akses pangan bergizi dengan harga terjangkau, serta bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar tetap terlindungi.

Sementara itu, bansos adaptif digunakan ketika terjadi guncangan, baik bencana alam maupun non-alam, karena bersifat fleksibel dan bisa segera disalurkan sesuai hasil asesmen di lapangan.

“Bagi korban meninggal, ahli waris menerima santunan Rp15 juta. Untuk korban luka berat diberikan Rp5 juta, dan bila dibutuhkan dapat dilanjutkan dengan dukungan pemulihan, rehabilitasi, bahkan program pemberdayaan,” jelasnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa bansos adaptif juga mencakup korban konflik sosial, demonstrasi, maupun keadaan darurat lain. Prinsipnya, pemerintah tidak membedakan apakah korban berasal dari masyarakat atau aparat, sebab keduanya adalah warga negara yang berhak mendapatkan perhatian.

Menurutnya, penyaluran santunan bagi korban kerusuhan dalam unjuk rasa sudah mulai dilakukan sejak kemarin dengan sistem langsung. Ahli waris korban meninggal menerima bantuan secara pribadi, sedangkan korban luka berat mendapat santunan di rumah sakit atau kediaman masing-masing.

Ia menambahkan, distribusi santunan berlangsung bertahap sesuai domisili korban.

“Selain di Jakarta, santunan juga akan kita salurkan ke Makassar, Yogyakarta, dan sejumlah titik lain sesuai dengan data korban yang sudah masuk. Kita ingin memastikan semua keluarga yang berduka maupun korban luka mendapat perhatian dari negara,” ujarnya.

Gus Ipul menekankan bahwa seluruh bansos yang disalurkan berasal dari APBN. Dengan kata lain, dana tersebut merupakan uang rakyat yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, penyalurannya harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain soal bansos, rapat di Istana juga membahas arah kebijakan Kemensos ke depan. DTSEN akan dijadikan basis utama untuk meningkatkan akurasi data penerima, sementara program Sekolah Rakyat ditargetkan hadir lebih luas pada 2026 sebagai upaya memberi akses pendidikan serta pemberdayaan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar keluar dari jerat kemiskinan.

“Nilai bansos jangan hanya dipandang dari nominal rupiahnya, melainkan sebagai wujud kepedulian, kebersamaan, dan kehadiran negara di tengah rakyat yang sedang tertimpa musibah,” tutup Gus Ipul.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis