tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membahas perlindungan terhadap siswa rentan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Kepala Sekolah Rakyat, pada Rabu (19/11/2025).
Dalam rapat daring itu, Gus Ipul mengawali arahannya dengan mengapresiasi kerja keras para kepala sekolah untuk mengelola Sekolah Rakyat yang berisi murid-murid istimewa dari beragam latar belakang.
Dia mengakui pengelolaan lembaga pendidikan bisa diwarnai banyak dinamika, tantangan, dan masalah. Karena itu, perlu kerja bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul.
“Kita mengelola lembaga pendidikan yang dinamis, mendampingi siswa-siswa istimewa. Tentu ada tantangan, hambatan, hal-hal yang kita anggap sebagai masalah, lalu kita carikan solusi,” kata Gus Ipul.
Untuk meningkatkan kualitas pendampingan murid Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengingatkan pentingnya pendataan profil sosial siswa secara lebih mendetail dan manusiawi. Ia berharap profil siswa tidak dianggap sekadar data administratif.
"Yang pertama saya titip pendataan profil sosial siswa,” ujar dia.
Pendataan itu meliputi kondisi disabilitas para siswa (berat, sedang, ringan; sensorik, fisik, intelektual, mental; dan lainnya) hingga situasi sosial mereka seperti berstatus anak yatim, keluarganya broken home, atau pernah menjadi korban kekerasan.
Selain itu, pendataan profil siswa juga dapat mencakup kondisi murid Sekolah Rakyat yang mengalami learning loss (ketertinggalan belajar) atau susah mengikuti pembelajaran.
Menurut Gus Ipul, data-data tersebut penting untuk memetakan rencana pendampingan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setiap siswa.
Gus Ipul mencontohkan kasus Nazril, siswa SRMA 13 Bekasi yang dapat mengatasi masalah ketidakmampuan membaca berkat dukungan guru dan rekan-rekan di asramanya. Saat ini, Nazril bahkan mampu meraih peringkat tiga di kelas.
“Ini [contoh] kelemahan sekaligus keunggulan siswa yang harus kita pelajari secara khusus. Pendampingannya memerlukan layanan-layanan khusus,” lanjut dia.
Maka itu, Gus Ipul mendorong para kepala Sekolah Rakyat menyusun strategi penanganan masalah kerentanan siswa dengan merujuk pada data hasil asesmen.
Dia optimistis, pendataan yang berkualitas akan membantu pengelola Sekolah Rakyat lebih tepat saat mengidentifikasi problem para siswa. Misalnya saat menemui murid yang mudah marah, menutup diri, kerap menangis, kesulitan belajar dalam level ekstrem, atau menjadi korban kekerasan.
Gus Ipul mempersilakan pengelola sekolah merujuk siswa-siswa dengan kasus yang berat ke sentra-sentra Kemensos untuk menjalani rehabilitasi intensif, sebelum nantinya kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat tidak akan mengeluarkan siswa, tapi justru mencarikan solusi,” tegasnya.
Ruang Pengaduan yang Aman di Sekolah Rakyat
Lebih lanjut, Gus Ipul meminta agar ada fasilitas ruang pengaduan untuk tempat aman bagi siswa dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat. Bentuknya dapat berupa kotak aspirasi, jadwal konsultasi rutin, atau hotline khusus.
“Siapkan ruang pengaduan. Bangun budaya terbuka, rasa aman, percaya kepada guru dan wali asuh,” lanjut dia.
Gus Ipul menekankan, pengaduan harus dijamin aman dan rahasia sekaligus ditindaklanjuti secara berjenjang. Jaminan ini harus berlaku bagi siswa, guru, wali asrama, hingga tenaga kependidikan yang memerlukan ruang pengaduan aman untuk menyampaikan keluhan.
Selain itu, dia pun menggarisbawahi urgensi dari dialog antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjaga kesolidan lembaga.
“Dialog itu sangat penting. Ada saatnya kepala sekolah harus mengambil keputusan, tetapi sebelum itu dialog dan komunikasi harus berjalan,” kata dia.
Hak Tenaga Kependidikan
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyatakan Kemensos bakal terus melakukan evaluasi, monitoring, serta berkoordinasi di internal maupun dengan kementerian/lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Koordinasi itu pun akan dilakukan terkait tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat. “Saya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat. Tidak boleh karena ketentuan, hak mereka kemudian terhambat,” ujar Gus Ipul menegaskan.
Dana tukin ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi regulasi yang mengatur kelas jabatan guru dan tenaga kependidikan masih dalam proses penyusunan. Usai regulasi terbit, Gus Ipul memastikan pembayaran tukin akan dilakukan secara rapel sesuai masa tugas.
“Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul Minta Kepala SR Jaga Semangat Pengabdian
Kepada para peserta rakor, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Tidak boleh lulusan Sekolah Rakyat nanti akhirnya kembali miskin. Lulusan Sekolah Rakyat harus jadi agen perubahan,” tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan hilirisasi bagi lulusan Sekolah Rakyat bagi mereka yang bertekad melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun yang ingin langsung bekerja. Rencana ini ditunjang sinergi dengan berbagai kementerian, perguruan tinggi, serta dunia usaha.
Menutup arahannya, Gus Ipul meminta para kepala sekolah agar senantiasa saling belajar, berbagi praktik baik, dan menjaga semangat pengabdian.
“Saya tahu usaha Bapak-Ibu keras semua. Saya ingin semua bisa saling belajar satu sama lain. Ini bukan sekadar mengelola sekolah, tetapi ikut mengubah masa depan keluarga-keluarga miskin di Indonesia,” ujar dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id


































