tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membahas upaya penanganan kemiskinan ketika bertemu empat bupati terpilih asal Jawa Timur di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2/2025).
Empat kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara besok itu adalah Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Probolinggo Muhammad Haris, dan Bupati Jombang Warsubi.
Di pertemuan itu, Gus Ipul meminta mereka lekas membantu pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab, data itu akan menjadi acuan pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) dan pemberdayaan masyarakat lainnya.
Dia menjelaskan perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program pengentasan kemiskinan, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, bisa diakselerasi.
"Dengan provinsi dan kabupaten bersama Kementerian Sosial kita bergandengan," kata Gus Ipul di kantor Kemensos.
Gus Ipul mencontohkan, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial ke wilayah Jember, Jombang, Lamongan, dan Probolinggo lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran, dan lainnya. Adapun nilainya di Jember mencapai Rp1 triliun, Lamongan sebesar Rp600 miliar, Probolinggo sebanyak Rp850 miliar, dan Jombang Rp650 miliar.
Namun, Gus Ipul mengingatkan penyaluran bantuan-bantuan itu akan lebih optimal jika didasarkan kepada data yang presisi. Validitas data juga akan memastikan bantuan bisa tepat sasaran.
"Jadi, bukan masalah uangnya. Kalau kerja sendiri, tidak ada artinya. Nanti kita bareng. Ini penting mensinkronkan," ujarnya.
Sebagai sosok yang berpengalaman menjadi kepala daerah, Gus Ipul juga berpesan soal prioritas pemda dalam pelayanan publik. Menurut dia, standar pelayanan minimal yang harus dibuat para kepala daerah perlu berfokus pada lima sektor. Kelimanya adalah sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.
"Lima itu diimbangkan, tapi dimulai dari bidang sosial," terang Gus Ipul.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto lebih menekankan aspek pemberdayaan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Maka itu, warga miskin tak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga berbagai program pemberdayaan ekonomi.
"Kita bikin proses bisnis yang bisa ditiru kabupaten/kota," lanjut dia.
Menanggapi penjelasan di atas, para bupati menyambut baik ajakan kerja sama Gus Ipul.
"Prinsipnya, kita siap," kata Bupati Probolinggo, Muhammad Haris.
Mekanisme Pemutakhiran DTSEN
Di pertemuan yang sama, Gus Ipul menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja berdasarkan DTSEN dalam pengentasan kemiskinan lewat program Bansos dan pemberdayaan.
Oleh karena itu, semua pemda juga memiliki peran penting dalam pemutakhiran DTSEN. Untuk pemutakhiran, sudah ada mekanisme yang dibuat guna memastikan validasi data.
"Kita punya saluran partisipasi, kita bikin mekanisme [pemutakhiran DTSEN]," katanya.
Menurut Gus Ipul, DTSEN bisa dimutakhirkan dengan jalur formal, yaitu melalui RT/RW, desa, dinas sosial, hingga bupati. Lalu, data dari bupati tersebut dikirimkan ke Kemensos dan diproses di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tiap tiga bulan kita kembalikan ke bupati," jelas dia.
Selain itu, masyarakat pun bisa terlibat dalam pemutakhiran DTSEN melalui aplikasi cek bansos. Masyarakat hanya perlu melampirkan data yang dibutuhkan agar laporannya di aplikasi tersebut bisa ditindaklanjuti.
Penerapan mekanisme pemutakhiran DTSEN tersebut bertujuan, kata Gus Ipul, "Supaya penurunan kemiskinan bisa signifikan."
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
