Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama perwakilan 66 pemerintah daerah (pemda) dari tujuh provinsi dan kementerian/lembaga terkait pada Rabu (12/8/2026).
Digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos, Jakarta, rapat ini membahas rencana pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di 66 daerah.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 Agustus besok itu secara khusus menyoroti aspek kelengkapan dokumen persyaratan usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari 66 daerah, terutama yang terkait lahan.
Dalam rapat itu, Kemensos bersama perwakilan 66 pemda pun berkomitmen mempercepat penyediaan lahan sekaligus pemenuhan berbagai persyaratan lainnya agar Sekolah Rakyat permanen bisa segera dibangun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, pemda berperan menyediakan lahan untuk lokasi fasilitas pendidikan. Sementara itu, pembangunan gedung dilaksanakan oleh Kemensos melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“[Sekolah Rakyat] Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Gus Ipul mengakui penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang diajukan harus memenuhi sejumlah ketentuan, baik dari sisi legalitas maupun aspek teknis, agar proses pembangunan berlangsung tertib dan sesuai regulasi.
“Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.
Karena itu, rapat koordinasi menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait persyaratan pembangunan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.
Gus Ipul menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat ini berlangsung di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia untuk menyediakan fasilitas pendidikan berasrama yang memadai.
“Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” tambah dia.
Menurut dia, progres pembangunan di sejumlah lokasi telah mencapai 98–99 persen. Hanya ada beberapa yang masih dalam proses pengerjaan.
Selain pembangunan sekolah permanen, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini aktif di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan sekolah-sekolah tersebut dapat memiliki gedung permanen sehingga keberlangsungan pendidikan lebih terjamin.
“Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak semata-mata untuk mendirikan fasilitas pendidikan baru. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan.
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang dasar dan/atau menengah secara terpadu bagi peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan/atau rentan. Penyelenggaraan serta organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat telah diatur melalui peraturan Menteri Sosial.
Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas pembelajaran dan penunjang kebutuhan siswa. Selain memperoleh pendidikan, peserta didik juga mendapatkan pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani proses belajar.
“Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan,” ujarnya.
"Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan,” lanjut Gus Ipul.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberian kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi. Karena itu, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” ujarnya.
Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berkontribusi menyediakan lahan dan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menekankan berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan perlu ditangani melalui kolaborasi.
“Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat,” katanya.
Meski proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan menghadapi tantangan, ia meminta pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan berbagai kendala administratif maupun teknis yang ada.
“Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu,” ujar Gus Ipul.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh 66 perwakilan pemda dari tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.
“Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada,” pungkas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
