tirto.id - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah terbit pada 5 Februari 2025. Setelah penerbitan Inpres ini, semua program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bakal merujuk pada data di DTSEN.
DTSEN adalah hasil integrasi tiga pangkalan data Utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan uji silang dengan membandingkan hasil konsolidasi data itu dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sekarang [DTSEN] sudah final, sudah ada Inpresnya," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Meskipun sudah final, menurut Gus Ipul, data tersebut masih bersifat dinamis. Karena itu, Kemensos bersama BPS akan melakukan pemutakhiran secara berkala setiap tiga bulan agar data tetap valid dan akurat.
Gus Ipul menegaskan, pemutakhiran DTSEN akan mengikuti Standar Operating Procedure (SOP) yang disusun oleh Kemensos bersama BPS. "Kami [telah] buat protokolnya," lanjut dia.
Namun, Gus Ipul mengingatkan, ada kemungkinan perubahan data penerima manfaat Bansos pada tiap triwulan. "Karena adanya pemutakhiran tersebut," imbuhnya.
Sebagai langkah awal usai Inpres DTSEN terbit, Kemensos akan melaksanakan uji petik di lapangan dengan menggandeng pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi.
"Ini terus kami lakukan verifikasi dan validasi," tegas Gus Ipul.
Selain itu, Kemensos akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyediakan hotline, serta melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan implementasi DTSEN berjalan optimal. "Di Satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan," tambah dia.
Sementara itu, menanggapi kritik tentang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, Gus Ipul mengakui hal itu menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu," terang Gus Ipul.
Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS terus berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut. "Kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka," ujar dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis