Menuju konten utama

Mendagri Minta Forkopimda Sumatera Jaga Pertumbuhan & Stabilitas

Mendagri meminta Forkopimda di Sumatera memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mendagri Minta Forkopimda Sumatera Jaga Pertumbuhan & Stabilitas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026). FOTO/dok.Kemendagri
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumatera memperkokoh kerja sama dalam menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, soliditas antarelemen Forkopimda menjadi modal penting untuk merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat dan tepat.

Tito menyampaikan pesan tersebut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026).

Dalam pemaparannya, Tito menegaskan setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kapasitas yang berbeda. Jika seluruh kekuatan tersebut dipadukan melalui koordinasi yang efektif, pemerintah daerah akan lebih siap menangani berbagai tantangan di bidang politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” jelasnya.

Menurut Tito, membangun soliditas Forkopimda memang tidak selalu mudah. Setiap unsur memiliki tugas, kewenangan, dan perspektif berbeda. Karena itu, komunikasi tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi perlu dijaga secara berkesinambungan.

Ia mendorong Forkopimda menggelar pertemuan secara rutin, setidaknya setiap satu atau dua bulan. Selain rapat formal, pertemuan informal juga dinilai penting untuk mempererat hubungan dan membangun kepercayaan antarpimpinan.

Tito menilai hubungan yang harmonis di antara unsur Forkopimda berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan. Daerah dengan koordinasi Forkopimda yang baik lebih mudah menyelesaikan persoalan dan menjalankan program pembangunan. Sebaliknya, hubungan yang tidak harmonis berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan di daerah.

Ia juga mengingatkan. setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, koordinasi Forkopimda perlu diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan secara konkret dan merumuskan solusi secara bersama, bukan menangani masalah secara parsial.

Adapun terkait perekonomian, Tito meminta semua kepala daerah bersama Forkopimda di Sumatera menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini mencapai 5,29 persen perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, Tito mencatat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah belum merata. Di Sumatera, pertumbuhan yang melampaui angka nasional baru terjadi di Kepulauan Riau dan Lampung.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah yang pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata nasional memperkuat koordinasi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.

Efektivitas pelaksanaan program dan belanja pemerintah juga perlu diperhatikan agar memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.

Selain pertumbuhan, Tito pun menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Menurutnya, kenaikan harga pangan dapat langsung memengaruhi daya beli dan kondisi sosial masyarakat, bahkan berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan dan politik.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.

Untuk itu, Tito meminta seluruh unsur Forkopimda turut mendukung pengendalian inflasi melalui langkah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya tersebut, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama dan tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Forkopimda Sumatera di Batam dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur serta bupati/wali kota se-Sumatera, jajaran Forkopimda se-Sumatera, dan sejumlah pejabat terkait.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis