Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan tidak ada pemberhentian terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) imbas kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjungan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) juga tak bakal dipotong.
"PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kami tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai," ungkap Herman, Selasa (31/3/2026).
Gubernur Herman menyampaikan kepastian itu setelah Pemprov Sumsel menghitung alokasi belanja pegawai yang berkisar 27 persen dari APBD. Itu masih di bawah batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemprov Sumsel masih mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya tanpa membebani struktur anggaran.
Herman juga menyebut efisiensi harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata ASN kepada negara. Namun, ia tidak boleh menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.
"Daerah lain ada yang PHK PPPK, tapi di Sumsel tidak bakal terjadi karena itu justru menimbulkan masalah baru," kata Herman.
Terkait TPP dan tukin, Herman menilai seluruh ASN berhak mendapatkannya sebagai apresiasi pemerintah atas kinerja pegawai.
"TPP dan Tukin juga lanjut, tidak ada pemotongan," tegas Herman.
Baginya, efisiensi masih dapat dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan alokasi untuk tenaga kerja. Apalagi, keberadaan PPPK sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat.
"Kami cari cara lain agar efisiensi berjalan, tapi tidak mengorbankan PPPK," kata Herman.
Sebagai informasi, berdasarkan data per Desember 2025, terdapat 18.328 PPPK di Sumsel dan 5.990 PPPK paruh waktu yang dilantik akhir tahun lalu.
Penulis: Irwanto
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
