Golput Unggul di Pilkada, Dinasti & Petahana Tak Mampu Melawannya

tirto.id - Jumlah warga yang memberikan hak pilih pada Pilkada 2020 di beberapa daerah rendah. Dalam konteks politik Indonesia, yang tidak memilih—terlepas apa motivasi dan penyebabnya—biasa digolongkan sebagai golongan putih (golput).

Minimnya partisipasi publik ini juga terjadi di daerah-daerah yang pemilunya diikuti nama-nama besar.

Mari kita lihat di Depok, Jawa Barat, yang sejak belasan tahun terakhir dikuasai PKS. Hasil akhir Pilwalkot Depok 2020 yang dihitung pada 16 Desember kemarin menempatkan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono—petahana—sebagai pasangan dengan suara terbanyak, 414.655. Sedangkan rivalnya, Pradi Supriatna-Afifah Alia, hanya mendapat 332.233.

Total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.229.362 suara. Itu artinya, suara kedua kandidat hanya 746.888 atau setara 60,75 persen. Idris-Imam hanya meraup suara 33,73 persen dan Pradi-Afifah hanya 27,02 persen.

Dari salinan rekapitulasi KPUD Kota Depok yang wartawan Tirto terima, tercatat setidaknya ada 451.625 orang yang tak menggunakan hak suara. Tak hanya itu, ada 29.391 surat suara yang tidak sah. Total, terdapat 484.058 surat suara yang tidak terpakai—sebanyak 36.74 persen dari total DPT.

Dengan demikian, jumlah surat suara tak terpakai jauh lebih banyak—hampir 70 ribu—daripada suara pemenang.

Kita bergeser ke Tangerang Selatan. Orang-orang yang ikut berkompetisi di daerah ini dekat dengan elite politik sehingga Pilwalkot Tangerang Selatan disebut-sebut pertarungan antar dinasti: Prabowo Subianto, Ratu Atut, dan Ma’ruf Amin.

Hasil akhir yang dihitung pada 16 Desember kemarin menempatkan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan sebagai pemilik suara terbanyak, 235.656. Sementara pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati di posisi kedua dengan perolehan 204.930, sementara Siti Nur Azizah-Ruhamaben 135.122.

Total DPT sebanyak 976.019. Itu artinya, Davnie-Pilar hanya meraup 24,14 persen, Muhammad-Saras 21,00 persen, dan Siti Nur Azizah-Ruhamaben 13,84 persen. Total suara tiga paslon hanya 575.708 atau setara 58,99 persen. Terdapat 400.311 orang yang tidak memilih atau surat suara rusak atau setara 41,01 persen DPT.

Sama dengan di Depok, jumlah surat suara golput jauh lebih banyak—selisih 164 ribu suara—daripada perolehan suara pemenang. Lagi-lagi, sebenarnya golputlah yang menang di Tangerang Selatan.

Kemudian Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya, yang dikenal sebagai basis tradisional partai penguasa saat ini, PDIP. Hasil akhir, yang dihitung pada 16 Desember kemarin, menempatkan Ery Cahyadi-Armudji sebagai pemenang dengan suara sebanyak 569.715. Sedangkan Machfud-Mujiaman 426.946 suara. Ery Cahyadi adalah anak buah Wali Kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini.

Di kota ini total DPT sebanyak 2.089.027, sementara total suara dua pasangan calon hanya 996.679. Itu artinya, ada sekitar 1.092.348 orang yang tidak memilih maupun surat suara rusak. Jumlah surat suara golput jauh lebih banyak daripada perolehan suara pemenang—selisih 522 ribu suara.

Terakhir, mari kita ke kota di mana menantu Presiden Joko Widodo memenangkan kompetisi: Kota Medan. Dalam Pilwalkot Medan 2020, Bobby Nasution yang dipasangkan dengan Aulia Rachman mendapat suara sebanyak 393.533, sedangkan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi hanya 342.480.

Jika menghitung total DPT yang sebanyak 1.601.001, Bobby-Aulia berarti hanya meraup suara 24,58 persen dan Akhyar-Salman 21,39 persen. Total suara dua pasangan calon tersebut hanya 736.013 atau 45,97 persen. Terdapat 864.988 orang yang tidak memilih maupun surat suara rusak, yang persentasenya mencapai 54,03 persen. Itu artinya jumlah surat suara golput jauh lebih banyak daripada perolehan suara pemenang Bobby-Aulia. Selisihnya mencapai sekitar 471 ribu.

Tamparan Keras untuk Petahana dan Dinasti

Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai lebih banyak suara golput ketimbang pemenang membuktikan keengganan warga untuk memilih. Ini adalah bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah “karena telah memaksakan pilkada di tengah pandemi.”

“Dan juga karena kandidat yang dihadirkan bukanlah harapan rakyat, tapi harapan keluarga dan harapan elite,” kata Ujang saat dihubungi wartawan Tirto, Kamis (17/12/2020) sore. “Ini tamparan keras bagi calon kepala daerah terpilih.”

Peneliti kepemiluan dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ikhsan Maulana mengatakan golput tinggi karena sejak awal masyarakat memang menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi jelas sarat kepentingan politik penguasa saja. “Aspek kesehatan masyarakat dinomorduakan. Sehingga tidak salah jika masyarakat memilih golput,” kata dia.

Faktor lain menurutnya adalah apatisme publik terhadap proses demokrasi prosedural seperti pemilu. Alasan ini muncul baik ada atau tidak ada pandemi. Apatisme ini muncul karena banyaknya kebijakan yang dianggap berseberangan dengan kehendak rakyat, yang puncaknya adalah omnibus law UU Cipta Kerja.

“Alasan golput atau apatis atau memiliki kesadaran untuk tidak memilih dapat dikatakan sebagai hukuman kepada parpol dan kandidat yang diusung karena faktor-faktor seperti kecewa dengan kebijakan yang dibuat,” katanya.