Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Senin (04/08/2025).
Ketua Umum PGI, Jacky Manuputty, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, hingga peran organisasi keagamaan dan kepemudaan.
“Kami tadi membahas persoalan intoleransi, beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Kita punya konsen bersama agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Kasus-kasus intoleransi harus ditangani maksimal, baik dari aspek hukum maupun perundang-undangan,” urai Gibran dalam keterangan yang diterima, Senin (4/8/2025).
Jacky berujar Gibran dan seluruh tokoh yang hadir juga menyepakati pentingnya kehadiran negara, baik sebelum maupun setelah peristiwa intoleransi terjadi. Lalu, penegakan hukum dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak terdampak, juga menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan.
“Kami membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan. Jadi, masing-masing pihak mengelola perannya, peran dari pemerintah mengelola peran untuk perundang-undangan hukum dan lain-lain," sebutnya.
"Kami lembaga keumatan, lembaga-lembaga kebudayaan mengelola peran untuk menjaga kerukunan tetapi juga penanggulangan mereka yang menjadi korban,” tambah dia.
Jacky menilai Gibran menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu intoleransi, dengan merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Isu lain yang turut dibahas pada pertemuan ini adalah terkait minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah daerah, yang kerap memicu kesalahpahaman dan konflik.
Dalam hal ini, Gibran berjanji untuk mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Komitmen Pak Wapres sangat kuat ya, belajar dari pengalaman Pak Wapres ketika di Solo juga, cuma menurut Pak Wapres tidak semua tempat sama, treatmentnya harus berbeda. Tapi bahwa kita harus terus berdiri dan membagi harapan dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya.
“Pak Wapres juga berjanji untuk secara serius membicarakan itu untuk kesiapan bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” lanjut Jacky.
Jacky berharap hasil pembicaraan dalam pertemuan ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
“Yang pasti, kepastian kehadiran negara baik lewat kehadiran langsung seperti itu tetapi juga kehadiran negara di dalam proses perundang-undangan, proses hukum dan legislasi ya dalam proses keamanan tetapi juga dalam proses-proses rekonstruksi sosial ya,” tuturnya.
Untuk diketahui, kasus intoleransi masih menjamur di Tanah Air hingga saat ini. Sebagai contoh, konflik rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang yang mengalami kerusakan pasca pembubaran paksa warga pada Minggu (27/7).
Akar masalah perusakan rumah doa itu disebut terjadi bukan karena isu SARA. Namun, peristiwa pembubaran paksa yang berujung kerusakan ini muncul akibat kesalahpahaman sosial.
Keterangan diperoleh melalui pertemuan dengan kelompok yang berkonflik. Adapun penyelesaian masalahnya dilakukan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemerintah Kota Padang, dan unsur lintas sektoral lain.
Tak cuma itu, intoleransi juga terjadi saat adanya dugaan pembubaran retret pelajar Kristen terjadi di Kampung Tangkil RT 04/01, Desa Tangkil, Sukabumi, Jumat (27/6/2025).
Rekaman aksi pembubaran retret tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Latar belakang pembubaran disebut karena masyarakat menduga rumah itu dijadikan tempat ibadah tanpa izin sehingga kemudian diprotes.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
