Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan dirinya siap berkantor di Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. Mandat itu sebagaimana amanat Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Kalau saya bisa berkantor dimana saja, bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah," kata Gibran dalam keterangan pers usai meninjau Central Lurik di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Gibran menjelaskan selama ini telah memberikan atensi penuh kepada pembangunan Papua tidak hanya secara fisik, namun juga sumber daya manusianya. Dia mengaku kerap kali mengirimkan bantuan bagi warga Papua di berbagai wilayah melalui Sekretariat Wakil Presiden.
"Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG (Makan Bergizi Gratis," ucap dia.
Dia menjelaskan penugasan wakil presiden di Papua bukanlah hal yang baru. Dirinya mengungkap hal itu telah dilakukan sejak masa Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai wakil presiden.
"Oh sebenarnya itu bukan hal baru, sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin, dari tahun 2022-2021, ya sudah lama, dan kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan, dimanapun dan kapanpun," tutur Gibran.
Dirinya menegaskan jabatan wakil presiden statusnya adalah pembantu presiden. Oleh karenanya, Gibran menegaskan kesiapannya apabila mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, kami sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan, dimanapun dan kapanpun," kata dia.
Pernyataan bahwa Gibran akan berkantor di papua, bermula dari pidato Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Hal itu pertama disampaikan pada saat Yusril memberi sambutan dalam peluncuran Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, pada Rabu (2/7/2025).
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril yang kemudian diklarifikasinya dengan pernyataan pers bantahan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
