Gedung Baru dan Evolusi Kompleks Istana Kepresidenan

tirto.id - Foto dan video pembangunan gedung baru di sisi timur kompleks Istana Merdeka menyebar di media sosial. Deretan alat berat dan aktivitas konstruksi yang terekam warga memicu pertanyaan tentang kelayakan proyek tersebut.

Sebagian masyarakat dan pengamat khawatir pembangunan itu akan merusak atau bahkan membongkar bangunan cagar budaya. Arsitek sekaligus Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad, menilai proyek tersebut belum memenuhi persyaratan, mulai dari transparansi kepada publik, prastudi kelayakan, hingga rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan gedung baru dibangun di atas lahan kosong tanpa menyentuh, mengubah, ataupun merobohkan bangunan cagar budaya yang sudah ada.

Menurut Fadli, pembangunan dilakukan karena kompleks Istana kekurangan ruang untuk kegiatan kenegaraan. Selama ini, acara berskala besar seperti sidang kabinet paripurna kerap digelar di bawah tenda yang dipasang di halaman.

"Ya, mungkin gedung semacam serbaguna gitu ya. Ya, termasuk salah satunya mungkin serbaguna. Nanti kalau itu kan Setneg dan Setkab yang ngatur, tapi memang kita kekurangan," kata Fadli Zon kepada awak media.

Publik kerap membayangkan Istana Kepresidenan sebagai satu kesatuan yang harus dipertahankan persis seperti saat pertama kali dibangun. Namun, benarkah demikian? Apa saja bangunan yang berdiri di balik pagar Istana Merdeka? Apakah seluruh kompleks itu merupakan kawasan bersejarah yang tak boleh berubah, atau sejak awal justru terus berkembang mengikuti kebutuhan pemerintahan?

Apa Saja Bangunan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta?

Banyak orang mengira Istana Merdeka mencakup seluruh kawasan pemerintahan di Jakarta Pusat. Padahal, bangunan itu hanyalah satu bagian dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta yang membentang di atas lahan seluas 6,8 hektare. Kawasan di pusat Jakarta ini diapit Jalan Medan Merdeka Utara di sisi selatan dan Jalan Veteran di sisi utara. Di dalamnya berdiri berbagai bangunan dari era berbeda.

Semula, Istana Negara adalah kediaman pengusaha Belanda J.A. van Braam yang dibangun menjelang akhir abad ke-18. Kini bangunan itu menjadi pusat kegiatan resmi kepresidenan, seperti pelantikan pejabat tinggi, pembukaan musyawarah nasional, dan jamuan kenegaraan bagi tamu negara.

Di sebelah selatannya berdiri Istana Merdeka yang menghadap ke Taman Monumen Nasional. Pada masa kolonial, bangunan ini dikenal sebagai Paleis te Koningsplein atau Istana Gambir. Didirikan belakangan untuk memenuhi kebutuhan ruang pemerintahan kolonial yang terus berkembang. Kini Istana Merdeka menjadi lokasi utama upacara kenegaraan, mulai dari peringatan Hari Kemerdekaan, penyambutan tamu negara, hingga penyerahan surat kepercayaan para duta besar.

Di dalam Istana Merdeka terdapat sejumlah ruang penting, seperti Ruang Kredensial, Ruang Jepara, Ruang Raden Saleh, dan Ruang Bendera Pusaka, bekas kamar Presiden Sukarno yang kini menjadi tempat penyimpanan Bendera Pusaka dan naskah asli Proklamasi.

Istana Negara dan Istana Merdeka menjadi inti kompleks. Keduanya telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993. Di sekelilingnya kemudian dibangun berbagai fasilitas penunjang yang mengikuti perkembangan kebutuhan pemerintahan dari masa ke masa.

Kompleks ini juga dilengkapi Gedung Bina Graha di sisi timur Istana Negara sebagai pusat aktivitas kerja presiden pada era Orde Baru, serta Wisma Negara di sisi barat pelataran sebagai penginapan resmi tamu negara. Lalu ada Masjid Baiturrahim di sisi barat Istana Merdeka. Dibangun pada akhir 1950-an, masjid tersebut hingga kini digunakan sebagai tempat ibadah bagi presiden, staf istana, dan tamu negara.

Selain itu terdapat Gedung Sekretariat Negara sebagai pusat administrasi kepresidenan, beserta berbagai fasilitas penunjang seperti pos pengamanan, gedung pelayanan, sanggar seni, paviliun, dan taman.

Melihat beragam fungsi serta perbedaan usia bangunan di dalam kompleks seluas 6,8 hektare itu, bagaimana sebenarnya kawasan ini terbentuk?

Terbentuk Selama Hampir Dua Abad

Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta berkembang melalui proses yang panjang. Setiap pergantian pemerintahan meninggalkan bangunan dan jejaknya sendiri, sejak era Hindia Belanda hingga Indonesia kontemporer.

Sekitar 1796, di kawasan Rijswijk yang mulai diminati kalangan elite Eropa karena udaranya lebih segar daripada Batavia, warga Belanda J.A. van Braam membangun kediaman pribadi. Pembangunannya dimulai pada masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan rampung pada 1804 di era Johannes Sieberg.

Pada 1816, pemerintah kolonial membeli rumah Van Braam. Empat tahun kemudian, bangunan itu mulai digunakan sebagai kediaman Gubernur Jenderal G. G. van der Capellen.

Pada 1848, jumlah birokrat yang terus bertambah membuat bangunan itu tak lagi memadai. Lantai atasnya lalu dibongkar, bagian depan diperluas, dan fasilitas bagi kusir serta ajudan ditambahkan di sisi kiri dan kanan.

Kebutuhan ruang tetap meningkat. Pada 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengusulkan pembangunan istana baru di bagian belakang kompleks yang menghadap Koningsplein. Ia mulai khawatir dengan kondisi bangunan Istana Rijswijk yang kian memburuk.

"Setiap kali saya melihat penurunan lantai dan retakan di dinding, rasa takut merayapi saya bahwa kita terancam bahaya," ujar Mijer, dilansir Handelingen Tweede Kamer (Akta Dewan Perwakilan Rakyat), 25 Oktober 1872.

Usulan itu terwujud pada 1873–1879 melalui rancangan arsitek Jacobus Bartholomeus Drossaers. Pada 1874, Gubernur Jenderal James Loudon mulai memerintahkan pembangunan bangunan bergaya neoklasik dengan biaya pembangunan 360 ribu gulden.

Pendudukan Jepang pada 1942 kembali mengubah fungsi kompleks ini. Istana Gambir dan kawasan Rijswijk menjadi kediaman resmi Saiko Shikikan, panglima tertinggi tentara pendudukan Jepang di Jawa. Tiga komandan militer bergantian menempatinya hingga berakhirnya Perang Dunia II.

"Dari sumber resmi diketahui kemarin bahwa penandatanganan perjanjian dasar akan berlangsung Selasa sore ini pukul 17.30 waktu setempat di Istana 'Rijswijk' di Batavia," tulis Provinciale Drentsche en Asser Courant terbitan 25 Maret 1947 (hlm.1).

Dua tahun kemudian, tepatnya 27 Desember 1949, Istana Gambir menjadi lokasi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Sejak saat itu, Istana Gambir berganti nama menjadi Istana Merdeka, sedangkan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Pada masa Sukarno, kompleks istana kembali bertambah. Untuk menunjang penyambutan tamu negara, Sukarno menugaskan R.M. Soedarsono merancang Wisma Negara yang dibangun pada 1962–1964 di pelataran barat. Gedung enam lantai itu menampung ruang makan kenegaraan serta kamar bagi kepala negara dan perdana menteri.

Pada masa Soeharto, kawasan di timur Istana Negara yang sebelumnya ditempati Hotel der Nederlanden dan markas Cakrabirawa dialihfungsikan. Mengutip buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973 (1991), atas gagasan Direktur Pertamina, Ibnu Sutowo, Gedung Bina Graha dibangun pada 1969 dan selesai setahun kemudian sebagai pusat kegiatan pemerintahan Orde Baru. Renovasi dan penambahan berbagai fasilitas penunjang terus berlangsung hingga awal 2000-an.

Memasuki era Reformasi, kompleks kembali menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru melalui pembaruan infrastruktur listrik, sistem pengamanan, dan fasilitas teknologi untuk mendukung operasional pemerintahan.

Kompleks Istana tidak pernah berhenti berkembang. Hampir setiap era menambah bangunan dan fasilitas baru sesuai kebutuhan zamannya. Pembangunan gedung baru yang kini menjadi perdebatan merupakan bagian dari rangkaian perubahan tersebut.

Mengapa Istana Masih Membutuhkan Bangunan Baru?

Pembangunan gedung baru di sisi timur Istana Merdeka memicu polemik. Seberapa mendesak kebutuhan pembangunan itu?

Pemerintah menjelaskan ruang-ruang yang ada dinilai tak lagi mampu menampung kebutuhan administrasi masa kini. Dalam sejumlah acara, pihak istana bahkan harus mendirikan tenda di halaman untuk menggelar sidang kabinet atau menerima tamu dalam jumlah besar.

Mengapa tidak memanfaatkan bangunan lama? Mengadaptasi bangunan berusia lebih dari satu abad bukan perkara sederhana. Bangunan bersejarah sering kali memiliki koridor yang sempit, dan bahan bangunan yang mudah terbakar, sehingga menyulitkan proses evakuasi cepat. Sistem kelistrikan kuno pada bangunan heritage sering kali sudah tidak memadai untuk beban perangkat digital modern.

Mengubah struktur Istana Merdeka atau Istana Negara juga berisiko merusak keaslian bangunannya. Pemerintah juga menyatakan tidak seluruh area kompleks seluas 6,8 hektare berstatus cagar budaya. Lahan di sisi timur yang kini dibangun disebut merupakan area kosong.

Penambahan bangunan di dalam kompleks kediaman resmi kepala negara bukan hal yang baru. Di Amerika Serikat, kompleks White House berkembang melalui pembangunan West Wing pada 1902 atas prakarsa Theodore Roosevelt, disusul East Wing pada 1942 pada masa Franklin D. Roosevelt untuk memenuhi kebutuhan operasional dan keamanan.

Istana Buckingham di Inggris juga mengalami perluasan ketika Ratu Victoria meminta Edward Blore membangun East Wing pada 1847 untuk menambah ruang keluarga kerajaan dan fungsi publik. Proyek itu kemudian melahirkan balkon ikonik yang kini identik dengan keluarga kerajaan Inggris.

Meski praktik serupa dilakukan di berbagai negara, setiap proyek tetap harus tunduk pada ketentuan hukum di negara masing-masing. Di Indonesia, tolok ukurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 83 menyebut adaptasi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli bangunan, lanskap budaya, gaya arsitektur, konstruksi, serta keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya. Adaptasi juga dimungkinkan melalui penambahan fasilitas dan perubahan ruang secara terbatas.

Ukurannya kemudian bergeser pada prosesnya. Apakah perencanaan dan kajian pelestariannya telah memenuhi ketentuan tersebut?