tirto.id - Capres Ganjar Pranowo mengakui pembentukan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, tak akan berjalan mulus. Sebab, akan terjadi pro dan kontra antarpartai politik di parlemen.
"Saya kira dan nanti tidak berjalan mulus-mulus saja karena pasti ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar hak angket berjalan atau tidak berjalan, sebuah politik interplay [saling mempengaruhi] akan terjadi," kata Ganjar, dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Ia kemudian menyinggung interupsi tiga fraksi parpol di Senayan ketika rapat paripurna, Selasa (5/3/2024) lalu.
Ganjar mengapresiasi perihal interupsi ketiga fraksi parpol itu dalam mendorong hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu.
"Dinamikanya pasti akan sangat menarik dan dari cerita- saat pembukaan masa sidang sudah ada interupsi dari beberapa fraksi menurut saya menjadi dinamika yang cukup bagus," ucap Ganjar.
Ganjar memastikan dirinya selaku inisiator pembentukan hak angket akan terus mendorong partai pengusungnya dan Mahfud MD agar segera membentuk hak angket kecurangan pemilu.
"Kami selaku partai tentu saja mendorong persiapan-persiapan menyusun naskah akademik, menyiapkan dukungan dari anggota, sampai kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR," tutur Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan sebagian besar masyarakat meminta DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Alasannya, kata dia, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia.
"Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung jujur, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil," kata Aus Hidayat di ruang rapat, Selasa lalu.
Aus Hidayat mengatakan munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspons DPR RI secara bijak dan proporsional.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kata dia, tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merenggut, apalagi menghancurkan. Luluk meminta agar DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Ditambahkan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mendesak pimpinan DPR RI lekas menyikapi desakan untuk menggulirkan hal angket itu. Menurutnya, hak angket perlu dilakukan agar kualitas pemilu ke depan bisa berjalan optimal.
Politikus PDIP itu mengatakan hak angket perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR RI yang saat ini menurutnya telah kehilangan taring.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri
