tirto.id - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menilai bahwa kepala daerah kader parpol berlambang banteng moncong putih itu perlu berhati-hati saat mengefisiensikan anggaran.
Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus diefisiensikan sejatinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah.
"Kami mendorong agar [efisiensi anggaran] betul-betul dilakukan dengan kehati-hatian karena APBD itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," sebutnya di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025).
Di satu sisi, Ganjar mengakui kepala daerah kader PDIP telah meninjau anggaran yang memang perlu diefisiensikan. Misalnya, anggaran perjalanan dinas, anggaran belanja makan dan minum, hingga anggaran perbaikan gedung.
Kata dia, alokasi dari sejumlah pos anggaran tersebut lantas dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, masyarakat daerah tersebut dapat merasakan efek dari efisiensi anggaran yang diminta Pemerintah Pusat.
"Kalau tidak penting, ya, sudah, dipakai saja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kan rakyat juga butuh bantuan," tutur eks Gubernur Jawa Tengah itu.
Menurut Ganjar, kepala daerah juga dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bentuk lapangan pekerjaan itu bisa berupa kerja kreatif, apalagi masyarakat saat ini banyak bekerja di industri kreatif.
"Dunia inovasi dan kreatif yang dimiliki oleh kepala daerah, mereka akan bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan isu lokal di tempat masing-masing yang pasti tidak seragam," sebut dia.
Untuk diketahui, sejumlah pemerintah daerah memang telah mengalokasikan APBD masing-masing untuk efisiensi anggarah. Misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang mengalokasikan Rp1,548 triliun dari APBD Jakarta 2025.
Beberapa pos anggaran yang dialokasikan, yakni perjalanan dinas luar negeri Rp37,9 miliar, anggaran makan dan minum Rp89,5 miliar, serta belanja modal Rp47 miliar.
Usai diefisiensikan, anggaran perjalanan dinas luar negeri sisa Rp70 miliar, anggaran makan dan minum sisa Rp637,5 miliar, serta anggaran belanja modal sisa Rp101 miliar.
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat yang mengefisiensikan Rp5,1 triliun dari APBD Jawa Barat 2025. Beberapa pos anggaran yang dialokasikan, yakni keperluan proyek infrastruktur jalan, jembatan hingga irigasi sebesar Rp3,6 triliun, pendidikan Rp1,3 triliun.
Lalu, kesehatan Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan Rp46,1 miliar, hingga untuk keperluan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Rp35,5 miliar.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher