Menuju konten utama

FPMI Jabar Tolak Pengiriman TNI ke Board of Peace Besutan Trump

Pengiriman pasukan TNI ke Board of Peace (BoP) dinilai mengancam kedaulatan militer dan umat Islam.

FPMI Jabar Tolak Pengiriman TNI ke Board of Peace Besutan Trump
Massa aksi dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) berunjuk rasa, menolak keras keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), serta rencana pengiriman militer Indonesia ke daerah konflik Israel-Palestina. Massa aksi membentangkan poster hingga banner protes, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). tirto.id/Amad Nz.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Puluhan massa dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). Mereka mendesak pemerintah agar membatalkan rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dinilai mengancam kedaulatan militer dan umat Islam.

Pantauan kontributor Tirto di lokasi, massa aksi mulai menyampaikan aspirasi sejak pukul 09.00 WIB sampai sekira 11.00 WIB. Selain orasi, demonstran turut membawa sejumlah poster protes, serta membentangkan spanduk putih yang bertuliskan “JOIN BOARD OF PEACE: BENTUK PENGKHIANATAN MENUMBALKAN UMAT ISLAM.”

Perwakilan FPMI Jawa Barat, Wahyu, menuturkan aksinya berfokus pada penolakan keterlibatan Indonesia dalam BoP besutan Trump. Selain itu, massa aksi juga menyoroti rencana pengiriman militer Indonesia ke wilayah konflik tersebut.

“Kami menolak karena itu [pengiriman pasukan TNI ke Gaza] merupakan bentuk pengkhianatan. Apalagi jika berada di bawah komando Amerika. Jadi, kami menolak keterlibatan dalam BoP dan juga pengiriman militer ke Palestina,” kepada awak media di lokasi aksi, Jumat.

Wahyu menegaskan, Palestina adalah tanah kaum muslimin yang harus dibebaskan sepenuhnya. Pembebasan harus diserahkan kepada kaum muslimin tanpa intervensi Amerika atau negara lain.

Wahyu menilai dengan keberadaan militer Indonesia di Gaza bersanding dengan Israel, tidak akan mengantarkan kedamaian. Menurutnya, urusan kaum muslimin seharusnya diselesaikan oleh kaum muslimin sendiri.

Oleh sebab itu, massa aksi melayangkan sejumlah tuntutan perihal keterlibatan Indonesia ke dalam BoP tersebut. Diantaranya, pertama, menolak kebijakan pemerintah mengirim militer atas nama BoP.

Kedua, mengingatkan para penguasa dan pimpinan militer bahwa menyerahkan komando tentara muslim kepada negara penjajah, adalah tindakan yang diharamkan dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.

Ketiga, mendesak agar militer berada dalam barisan kepentingan kaum muslimin dan menjadi pasukan yang membebaskan tanah Palestina yang terjajah.

Keempat, menyerukan kepada pemuda, mahasiswa, pelajar, santri, dan kaum muslimin seluruhnya untuk menolak keterlibatan pemerintah dalam bentuk apapun di dalam Board of Peace.

“Dalam pandangan Islam, tentara bertugas melindungi kaum muslimin dan berada dalam barisan kepentingan Islam. Mengirim tentara ke Palestina di bawah komando Amerika sama saja memberikan jalan kepada Amerika, yang dianggap sebagai musuh kaum muslimin, untuk memimpin kaum muslimin,” tegas Wahyu.

Dengan melakukan aksi unjuk rasa hari ini, lanjut Wahyu, mereka ingin menyadarkan masyarakat perihal keberadaan BoP yang tidak berkaitan dengan pembebasan. Apalagi menyoal perdamaian atau kemerdekaan di tanah Palestina.

“Itu hanya untuk menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika. Mengirim tentara ke Palestina dalam skema tersebut adalah bentuk pengkhianatan. Sama saja menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang dianggap musuh Islam,” lanjutnya.

Massa Aksi FPMI di Gedung Sate

Massa aksi dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) berunjuk rasa, menolak keras keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), serta rencana pengiriman militer Indonesia ke daerah konflik Israel-Palestina. Massa aksi membentangkan poster hingga banner protes, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). tirto.id/Amad Nz.

Senada, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Syahwarazka Akbarandia, menolak keras keterlibatan Indonesia ke dalam organisasi yang menurutnya, didirikan oleh penjajah.

Aktivis dari Lembaga Studi Politik Islam itupun, mengibaratkan, umat Islam seperti satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan sakit. Lalu saat ini rakyat Palestina, khususnya kaum muslim, mengalami pembantaian dan genosida oleh penjajah.

“Karena itu, sebagai umat muslim, kami merasa wajib membela mereka. Kami menolak langkah Presiden Prabowo yang dianggap menyerahkan militer untuk membantu Amerika, khususnya dalam perjanjian yang disebut sebagai damai,” ujar Akbar.

Akbar menilai pembentukan BoP penuh kejanggalan. Segala perjanjian di dalamnya bukan sebuah solusi yang membawa perdamaian. Terlebih negara Palestina tidak dilibatkan secara langsung dalam setiap kesepakatan dalam organisasi bentukan Amerika itu.

“Kami harap umat muslim sadar bahwa kita hidup dalam kebersamaan dan setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Mengabaikan pembelaan terhadap Palestina adalah sikap yang keliru karena mereka adalah bagian dari umat kita,” harapnya.

Baca juga artikel terkait BOARD OF PEACE atau tulisan lainnya dari Amad NZ

tirto.id - Flash News
Reporter: Amad NZ
Penulis: Amad NZ
Editor: Siti Fatimah