FAM akan Diperiksa Imbas Skandal Pemain Naturalisasi

tirto.id - Komite Akuntabilitas Publik (PAC) bentukan Dewan Rakyat (parlemen) akan melakukan audit terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Hal ini merupakan imbas skandal pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi yang berujung sanksi dari FIFA.

Selain itu, PAC juga akan memanggil Kementerian Pemuda dan Olahraga (KBS) serta Kementerian Keuangan Malaysia (MoF) terkait kasus serupa apabila FAM kalah dalam banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Dikutip dari Scoop, sebuah sumber penting yang identitasnya dirahasiakan menyebut PAC sedang bersiap memeriksa seluruh pendanaan publik yang telah diberikan kepada FAM selama setahun terakhir.

Sedikitnya dana yang sudah dikucurkan yaitu 15 juta ringgit (Rp60,7 juta) dalam alokasi langsung, ditambah paket 30 juta ringgit (Rp121,5 juta) yang mencakup kontribusi sektor swasta.

"PAC ingin memeriksa apakah KBS dan Kementerian Keuangan telah mengikuti prosedur yang tepat dalam menyetujui dana tersebut, mekanisme pemantauan apa yang diterapkan, dan apakah dana tersebut dibelanjakan sesuai peruntukannya," kata sumber tersebut kepada Scoop, Kamis (13/11/2025).

Sumber ini juga menambahkan, PAC ingin mengetahui alokasi penggunaan tersebut dikaitkan dengan tolak ukur kinerja atau kepatuhan. Selain itu, komite juga ingin memeriksa sejauh mana FAM melaporkan kembali kepada kementerian dan tindakan manajemen risiko yang diterapkan terhadap dampak dari putusan CAS.

PAC merupakan komite khusus dari Dewan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Tetap 77(1). Selama bertahun-tahun, komite ini telah melakukan sejumlah penyelidikan tingkat tinggi.

Pada 2022, PAC melakukan rapat khusus usai mendapatkan laporan Auditor Jenderal mengenai penyimpangan dana senilai 64,11 juta ringgit (Rp267,8 juta) di empat kementerian. Setahun kemudian, komite memanggil Otoritas Pembangunan Langkawi yang berada di bawah Kementerian Keuangan terkait proyek real estate.

Sementara itu, penyelidikan terhadap FAM untuk memastikan alokasi dana yang besar tidak disalahgunakan. Hal ini menjadi komitmen PAC yang berkelanjutan pada akuntabilitas dan transparansi.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya jumlah uang yang terlibat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap bagaimana dana pemerintah dikelola. PAC ingin memastikan bahwa alokasi dana yang besar, terutama di sektor-sektor penting seperti olahraga nasional, diawasi dan dilaporkan dengan baik," tutur sumber tersebut.

Apa Risikonya Jika CAS Menolak Banding Malaysia?

Kontroversi yang ditimbulkan FAM bermuara pada tindakan menggunakan tujuh pemain keturunan Malaysia selama pelaksanaan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Pemain naturalisasi tersebut dari Argentina, Brasil, Spanyol, dan Belanda.

FIFA lantas merilis laporan bahwa tujuh pemain naturalisasi tersebut tidak memiliki leluhur yang berasal dari Malaysia. Hal ini menjadikan FAM dan pemain keturunan itu dianggal melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen.

September lalu, Komite Disiplin FIFA memberikan sanksi sebesar 350.000 franc Swiss (Rp7,3 miliar) kepada FAM dan larangan bermain 12 bulan bagi tujuh pemain naturalisasi Malaysia. Pemain juga diganjar denda 2.000 franc Swiss (Rp41,4 juta)

FAM lantas mengajukan banding, namun Komite Banding FIFA menolaknya. Sanksi dari Komite Disiplin FIFA berlaku kembali untuk FAM dan pemain.

Saat ini FAM membawa kasus pemalsuan dokumen ini ke tingkat banding tertinggi yakni CAS. Putusan banding diperkirakan keluar pada awal 2026.

Jika hasilnya menetapkan bahwa sanksi FIFA tetap ditegakkan, maka Malaysia menghadapi kerugian. Timnas Harimau Malaya mesti bersiap menerima pembatalan hasil pertandingan, pengurangan poin, dan larangan bertanding di kualifikasi Piala Asia 2027.