Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa penjualan Pertalite mengalami penurunan dibandingkan 2024. Ini terjadi lantaran perpindahaan konsumsi BBM beroktan rendah bersubsidi (RON 90) ke BBM beroktan tinggi non-subsidi.
Menurut Laode, rata-rata penjualan harian Pertalite hingga Juli 2025 hanya 76.970 KL per hari. Angka ini turun 5,10 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 81.106 kiloliter (KL).
Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi RON 92 hingga RON 98 justru menunjukkan tren peningkatan dengan awal penjualan 19.061 KL per hari pada 2024, kemudian meningkat menjadi 22.723 KL per hari pada 2025 atau naik 19,21 persen.
"Pada tahun 2025 ini terjadi hal yang tidak biasa, jadi sejak Juli sampai Agustus kemarin terjadi shifting atau perubahan pola konsumsi. Konsumen yang tadinya menggunakan RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih ke RON yang lebih tinggi (RON 92 - RON 98)," ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM itu menjelaskan bahwa dampak pergeseran konsumsi ini juga terlihat pada besaran kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah untuk subsidi Pertalite.
Pada 2024, kompensasi Pertalite mencapai Rp48,923 triliun. Namun, dengan tren penurunan konsumsi di 2025, kompensasi diperkirakan turun menjadi Rp36,314 triliun. Angka tersebut mencerminkan efisiensi kompensasi sebesar Rp12,61 triliun atau setara 25,77 persen.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membenarkan adanya peningkatan pembelian BBM non-subsidi.
"Jadi peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting dari subsidi Pertalite ke non-subsidi, ini yang menyebabkan peningkatan," kata Yuliot saat berada di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menilai bahwa sistem shifting sudah tepat karena BBM subsidi akan mengarah tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat membeli BBM non-subsidi.
"Dan shifting ini terjadi, bagus, jadi penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Orang-orang mampu, yang gak mau repot, sudah benar beli BBM non-subsidi," ungkapnya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
