Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya, pada Kamis (14/8/2025). Program yang melibatkan 16 perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengintegrasikan materi jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan peran vital pendidikan dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya jaminan sosial. Menurut dia, penguatan jaminan sosial di kampus tidak hanya mencetak lulusan berkompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai solidaritas, dan membangun kepedulian sosial.
"Jaminan sosial adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi. Ekosistem jaminan sosial harus diperkuat dengan prinsip no one left behind untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga," tegas Cak Imin.
Dia menambahkan, universitas memegang peran penting dalam melahirkan ahli, peneliti, dan inovator di bidang jaminan sosial. Dengan pembekalan sejak dini, mahasiswa dapat memperluas cakupan, meningkatkan kepatuhan, sekaligus menjaga keberlanjutan Program JKN.
"Saya mengajak seluruh perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna membangun kesadaran publik. Kepada seluruh mahasiswa, saya berpesan agar menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya jaminan sosial, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan berinovasi menghadirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa," ujar Cak Imin.
Cak Imin pun mengapresiasi keberhasilan BPJS Kesehatan membangun asuransi kesehatan terbesar di dunia, karena mampu menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahkan sudah menjadi rujukan internasional dalam penerapan asuransi dengan skema gotong royong.
"Meski demikian, saya mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk perbaikan dan penguatan pengelolaan sistem JKN agar semakin optimal. Di UNAIR sendiri, saya berterima kasih kepada Rektor dan jajarannya yang telah memastikan bahwa seluruh mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif," kata dia.
Dalam acara yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan pentingnya kemitraan dengan dunia pendidikan melalui integrasi materi jaminan sosial di lingkungan kampus. Dengan langkah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan cara pandang bahwa jaminan sosial seperti JKN wajib dijaga keberlanjutannya.
"Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan menjadi agen perubahan di keluarga, kampus, dan masyarakat. Per 1 Agustus 2025, peserta JKN mencapai 281,13 juta orang," ucap Ghufron.
Ghufron mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian maupun penyusunan kebijakan berbasis bukti. Dia meyakini pemanfaatan big data itu dapat melahirkan berbagi ide baru, pengalaman, dan masukan untuk strategi pelaksanaan program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi BPJS Kesehatan dengan komunitas akademik.
"[Dengan] Pengenalan kurikulum jaminan sosial, program JKN akan menjadi katalisator lahirnya penelitian akademik berorientasi solusi nyata, seperti peningkatan mutu layanan, efisiensi pembiayaan, dan perluasan cakupan di ekosistem JKN," kata Ghufron.
"Pemahaman ini diyakini dapat mendorong kemajuan Program JKN dan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya," ujar dia melanjutkan.
Dia juga optimistis literasi jaminan sosial dapat menjadi 'game changer' bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperluas kolaborasi lintas-sektor, terutama dengan institusi kampus sebagai pelopor, dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan, menyatakan mahasiswa perlu dibekali pemahaman menyeluruh mengenai konsep, kebijakan, hingga implementasi jaminan sosial. Tujuannya agar lulusan kampus tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keterampilan praktis untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Di UNAIR, kami memiliki sejumlah muatan pembelajaran yang mengintegrasikan konteks jaminan sosial, seperti mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan Layanan Dasar Kesehatan. Kami ingin menghasilkan lulusan yang inovatif, mandiri, dan mampu menciptakan solusi terkait isu-isu jaminan sosial," kata Madyan.
Madyan menilai mahasiswa berpotensi menjadi agen perubahan yang merancang program efektif, mengadvokasi kebijakan pro-rakyat, sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh haknya.
Dia pun berharap program Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan dapat mempererat kerja sama antara dunia akademik dengan pemerintah.
"Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia yang unggul, yang mampu memastikan sistem jaminan sosial di Indonesia berjalan optimal dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh rakyat," kata Madyan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
