Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah berencana menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS senilai 2,7 miliar dolar AS di tahun ini. Mengutip Bloomberg, ini akan menjadi penerbitan surat utang dolar pertama di Asia pada tahun ini, sekaligus mengikuti gelombang negara-negara pasar berkembang lainnya seiring awal 2026 mencatat rekor penerbitan utang global.
Menurut informasi dari seorang narasumber yang mengetahui rencana tersebut, global bonds ini akan dirilis dalam tiga seri dengan jatuh tempo lima hingga 30 tahun. Bagian terpanjang dari transaksi itu—obligasi senilai 500 juta dolar AS yang jatuh tempo pada 2056—akan memberikan imbal hasil 5,5 persen setelah indikasi harga awal berada di kisaran 5,8 persen.
Namun, langkah tersebut menuai pro sekaligus kontra dari kaca mata para ekonom.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Instute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan penerbitan obligasi dolar AS tidak menjadi solusi atas melemahnya nilai rupiah.
Kata dia, penerbitan obligasi dolar AS berpotensi menjadi bumerang untuk pemerintah. Sebab, jika nilai rupiah melemah saat jatuh tempo, beban pemerintah untuk membayar utang tersebut akan membengkak.
"Karena langkah tersebut hanya menambah pasokan devisa sesaat, sekaligus menciptakan kewajiban valas di masa depan, sehingga tidak menyentuh akar persoalan nilai tukar," tutur Rizal melalui pesan singkat, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai langkah tersebut memiliki risiko besar, terutama di tengah kondisi dolar AS yang menguat dan suku bunga dunia tinggi. Penerbitan utang dolar dinilai dapat menambah cadangan devisa secara instan.
Akan tetapi, Rizal mengingatkan, langkah itu juga berpotensi menimbulkan kondisi salah hitung atau currency mismatch. Kondisi itu terjadi saat pemerintah meminjam dalam bentuk dolar, sementara pendapatan negara merupakan rupiah.
Kata dia, jika rupiah terus melemah, beban untuk membayar cicilan dan bunga utang akan membengkak dan memberatkan pemerintah.
"Jika dilakukan agresif saat dolar global kuat dan suku bunga tinggi, strategi ini justru meningkatkan risiko fiskal dan currency mismatch, serta berpotensi dibaca pasar sebagai sinyal tekanan pembiayaan," ujar dia.
Rizal menyebutkan penguatan rupiah bergantung terhadap kredibilitas Bank Indonesia (BI) dan kebijakan pemerintah.
"Terutama dalam menjaga disiplin fiskal, stabilitas arus modal, serta memperkuat sumber devisa struktural melalui ekspor bernilai tambah dan pengelolaan DHE yang efektif," sebutnya.
Sementara itu, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyarankan pemerintah agar menerbitkan obligasi dolar AS yang lebih banyak lagi. Sebab, ia menilai permintaan terhadap obligasi dolar AS masih tinggi.
"Sangat menyarankan pemerintah untuk menambah global bond dan kalau bisa global bond dolarnya diterbitkan di dalam negeri. Karena di beberapa kasus di obligasi korporasi, permintaan obligasi AS dolar dalam negeri itu juga tinggi," ucapnya.
Fakhrul menyatakan, saat nilai rupiah masih Rp10 ribu-Rp11 ribu per dolar AS, nilai rupiah disebut masih kuat. Pasalnya, banyak pihak di Indonesia yang masih memiliki global bond.
Kata dia, kepemilikan atas global bond itu menjadi cara untuk menahan dolar AS dari dalam negeri. Fakhrul menilai kini sudah sedikit pihak yang mengantongi global bond.
"Yang kita kehilangan saat ini itu orang punya dolar, tapi enggak ada tempat aset untuk menyimpan dolarnya di dalam negeri. Makin enggak ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi dolar," urainya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
