Masuk tirto.id
tirto.id - Jakarta – Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyambut baik digalakkannya program Sekolah Rakyat. Sayuti menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare, melebihi syarat minimal yakni 8,5 hektare.
"Untuk usulan Sekolah Rakyat yang permanen kita punya hamparan tanah itu 20 hektare," papar Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos, Jakarta, Jum'at (13/6/2025).
Lahan seluas 20 hektare yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat tersebut berlokasi di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. "Lahannya rata, bukan semak belukar, bisa langsung dibangun (Sekolah Rakyat)," jelas Sayuti.
Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuka akses pendidikan yang setara bagi kelompok rentan.
Sayuti mengungkapkan, berdasarkan data terkini, terdapat sekitar 6.600 jiwa di Kota Lhokseumawe yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Angka ini mencakup sekitar 4 persen dari total penduduk kota yang berjumlah 197.339 orang.
Melihat kondisi tersebut, Sayuti menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat dapat segera dihadirkan di Kota Lhokseumawe. Sekolah Rakyat akan memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang memiliki keterbatasan akses pendidikan berkualitas.
Wamensos Agus Jabo menyambut baik usulan dari Pemkot Lhokseumawe. Sekolah Rakyat, kata Wamensos, akan digerakkan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Semua Pemda masih punya peluang untuk bisa ikut dibangun (Sekolah Rakyat)," ucapnya.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap tahun dibangun 100 Sekolah Rakyat. Saat ini sedang berproses untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang lahannya diusulkan Pemda. Oleh karena itu setiap Pemda mempunyai peluang untuk mengusulkan lahan.
Kendat demikian, Agus Jabo menegaskan bahwa lahan yang diusulkan harus bersertifikat dan dimiliki Pemda. "Lahannya luasnya harus sesuai, statusnya dimiliki pemerintah dan dilampiri sertifikat," tegasnya.
Untuk menyukseskan Sekolah Rakyat ini, Kemensos membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Yang pertama Satgas kurikulum dan guru itu Kemendisdakmen, yang kedua itu Satgas sarana dan prasarana itu Kemen PUPR, yang ketiga Satgas siswa itu Kemensos," kata Agus Jabo.
Wamensos juga menjelaskan, untuk siswa dan guru di Sekolah Rakyat harus sesuai domisili. "Itu (siswa) harus dari Lhokseumawe, gurunya pun itu harus dari situ," ujarnya.
"Karena ini untuk orang-orang miskin, paling tidak gurunya juga harus punya karakter khusus, tidak bisa sembarangan, mereka harus punya empati," tambah Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
