Masuk tirto.id
tirto.id - Di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam mendukung kelangsungan Sekolah Rakyat. Program ini termasuk salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan #MerdekauntukSemua, terutama dalam konteks #MerdekaPendidikan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebut Kementerian Komdigi bertanggung jawab atas tersedianya infrastruktur digital demi menunjang kelancaran proses belajar di Sekolah Rakyat, yang dalam hal ini berupa internet cepat.
“Jadi, internet berkapasitas 100 Mbps ini diharapkan supaya (proses pembelajaran di Sekolah Rakyat–red) lebih cepat,” ungkap Wayan di bilangan Tangerang, Banten, Senin (5/8/) pekan lalu.
Wayan juga menyampaikan, pihaknya sudah memastikan bahwa pemetaan titik jaringan dan peninjauan lokasi telah dilakukan secara menyeluruh. “Kami sudah meninjau semua lokasinya, untuk fixed broadband aman, jadi tidak ada kendala," kata Wayan, Senin (4/8/2025).
Menurut Dirjen Wayan, jarak terjauh Sekolah Rakyat ke Optical Distribution Point (ODP) hanya sekitar 400 meter, sehingga memudahkan pemasangan internet. Sebagian besar ODP, sambung Wayan, dimiliki Telkom, tetapi operator fixed broadband lain juga siap memenuhi kebutuhan internet cepat di Sekolah Rakyat.
Terakhir, Wayan menjelaskan bahwa sekalipun Komdigi membantu pengadaan internet cepat di Sekolah Rakyat, pembiayaannya tetap menjadi tanggungan Kementerian Sosial. “Nanti pembiayaannya sudah disepakati oleh Kementerian Sosial. Tinggal Kemensos datang, koordinasi dengan operator dan kami, lalu pemasangan bisa dilakukan,” terang Wayan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran program Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp7 triliun. Dana sebesar itu disebar di sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Komdigi.
Sebelum Sekolah Rakyat resmi beroperasi pada bulan Juli lalu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa Komdigi memang berkewajiban memastikan infrastruktur digital tersedia di seluruh Sekolah Rakyat.
"Di Perpres kewajiban utama (Kementerian Komdigi) adalah pertama memastikan infrastruktur digital. Jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat," kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid, di kawasan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025).
Guru TIK SRMP 9 Jakarta, Zulfadri, menyebut bahwa infrastruktur digital seperti internet yang ada di Sekolah Rakyat berdampak baik bagi guru. Konkretnya, guru-guru biasa menggunakan internet untuk pengayaan bahan ajar. “Kami mencari bahan ajar yang lebih menarik dan edukatif di internet,” kata Fadri, Selasa (5/8/2025).
Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan khusus bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu, terutama keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lebih dari sekadar sarana pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Generasi Emas 2045—generasi yang cerdas, berdaya saing tinggi, dan memiliki daya juang untuk membangun bangsa.
Editor: Dwi Ayuningtyas
