Masuk tirto.id
tirto.id - Ketegangan China dan Jepang sudah naik ke PBB. China mengancam bakal melakukan tindakan agresi jika Jepang mencoba mengintervensi militer dalam situasi di Selat Taiwan.
Ketegangan China-Jepang memuncak usai pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengenai kemungkinan respons militer terhadap serangan China ke Taiwan.
Eskalasi tidak berhenti pada diplomasi karena friksi kini merembet ke perdagangan, pariwisata, dan keamanan regional.
Di balik perkembangan cepat ini, faktor historis dan kepentingan strategis tetap menjadi latar yang memperdalam kecurigaan kedua negara.
Duduk Perkara Ketegangan China & Jepang, Apa Berpotensi Perang?
Sebagaimana telah disebutkan, ketegangan terbaru antara China dan Jepang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang kemungkinan respons militer jika Taiwan diserang. Hal ini disampaikan PM Baru Jepang tersebut di depan parlemen pada Jumat (7/11).
Dilansir laman ISW, Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Lin Jian, menuntut Takaichi untuk menarik pernyataannya. Dalam permintaan yang dilayangkan pada Kamis (13/11) tersebut, Lin memperingatkan bahwa pernyataan akan dianggap sebagai "tindakan invasi."
Respons keras Beijing kemudian diikuti serangkaian tekanan diplomatik terhadap Tokyo. China memanggil duta besar Jepang dan menuntut pencabutan pernyataan Takaichi. Di sisi lain, Tokyo mempertahankan posisi bahwa komentarnya sesuai kebijakan keamanan yang sudah lama dianut.
Konfrontasi tersebut tidak berhenti pada diplomasi karena pada pekan yang sama ketegangan melebar ke sektor perdagangan. China memberlakukan larangan perjalanan dan menekan sektor pendidikan Jepang melalui peringatan kepada pelajar China. Tindak lanjutnya terlihat pada pembatalan ratusan ribu penerbangan menuju Jepang.
Selain perang dagang, isu keamanan di wilayah sengketa juga dipertajam. Kapal penjaga pantai China meningkatkan patroli di sekitar Kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang diklaim kedua negara. Jepang menilai aksi itu sebagai pelanggaran dan menyampaikan protes resmi.
Al Jazeera melaporkan bahwa pertemuan para diplomat di Beijing pada Selasa (18/11) tidak mampu meredakan ketegangan.
Dalam forum tersebut, pejabat China Liu Jinsong muncul dengan pakaian yang oleh media Jepang dianggap sebagai 'simbol pembangkangan'. Gestur yang ia tunjukkan selama pertemuan itu semakin menyoroti memburuknya hubungan antara kedua negara.
Latar sejarah membuat situasi ini semakin sensitif. China mengingat masa pendudukan Jepang pada awal abad ke-20, sementara Jepang tetap menjaga hubungan informal dengan Taiwan sejak normalisasi hubungan dengan Beijing pada 1972. Faktor-faktor historis ini terus memengaruhi dinamika keamanan kawasan.
Di tengah tekanan tersebut, kedua pihak juga membawa kepentingan ekonomi yang besar. Volume perdagangan yang saling bergantung menjadikan eskalasi konflik berisiko tinggi bagi bisnis kedua negara. Namun, tindakan pembalasan yang berulang menunjukkan bahwa aspek ekonomi tetap digunakan sebagai alat diplomasi tekanan.
Dalam keadaan terbaru, China telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Jumat (21/11). Surat itu berisi kritikan terhadap tindakan PM Jepang, Takaichi, yang dianggap China pelanggaran hukum internasional dan norma-norma diplomatik.
“Jika Jepang berani mencoba intervensi militer dalam situasi lintas Selat Taiwan, itu akan menjadi tindakan agresi,” tulis Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam surat tersebut seperti diberitakan ABC Net.
“China akan secara tegas melaksanakan haknya untuk membela diri sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya,” tambahnya.
Kementerian Luar Negeri Jepang pada Sabtu (22/11) menanggapi surat China kepada PBB. Jepang menolak klaim China dan menyatakan komitmen Jepang terhadap perdamaian tetap tidak berubah.
PM Jepang menyinggung bahwa surat tersebut seharusnya mengatakan Jepang terbuka untuk dialog dengan China.
“Kami tidak menutup pintu. Namun, penting bagi Jepang untuk menyatakan dengan jelas apa yang perlu dikatakan,” kata Takaichi seusai menghadiri KTT Pemimpin G20 di Afrika Selatan pada Minggu (23/11).
Tak hanya dari Jepang, surat China untuk PBB juga mendapatkan tanggapan yang lebih pada kecaman dari Kementerian Luar Negeri Taiwan.
“Surat tersebut tidak hanya berisi konten yang kasar dan tidak masuk akal, tetapi juga secara sengaja mendistorsi fakta sejarah,” kata kementerian Taiwan tersebut dalam.
Pembaca yang ingin mengetahui informasi seputar Jepang dapat klik tautan di bawah ini.
Penulis: Satrio Dwi Haryono
Editor: Syamsul Dwi Maarif
