Dua Sekolah Rakyat di Sumatera Barat Dibuka Mulai Tahun 2025

tirto.id - Dua Sekolah Rakyat di Sumatera Barat (Sumbar) akan resmi mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan dua lokasi Sekolah Rakyat di Sumbar berada di Kota Padang dan Kabupaten Solok. Di Kota Padang, Sekolah Rakyat akan memakai fasilitas dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS).

Sebenarnya masih ada satu lagi lokasi calon Sekolah Rakyat di Sumbar, yakni Universitas Negeri Padang (UNP). Namun, rencana pendirian Sekolah Rakyat di UNP masih dalam proses pengkajian.

"Saya mendapatkan informasi luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul usai menghadiri acara dialog Pilar-Pilar Sosial di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyatakan bersyukur Sumbar menjadi salah satu provinsi yang membuka Sekolah Rakyat pada fase awal.

"Dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang mendapat pertama kali [dibuka di tahap awal], alhamdulillah Sumbar masuk. [Sekolah Rakyat] Ada di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang," kata Vasko.

"Mudah-mudahan Sekolah Rakyat dapat dibangun di seluruh kabupaten/kota di Sumbar," dia menambahkan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga menyambut baik pembukaan Sekolah Rakyat di Sumbar. Legislator dari Dapil Sumatera Barat I tersebut pun mendorong kepala daerah lainnya ikut mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat kepada Kemensos.

"Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis, tapi program ini hadir untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa," kata Andre.

Gus Ipul Jelaskan Pembaruan Program Bansos

Saat menghadiri acara dialog di Kantor Gubernur Sumbar, Gus Ipul memberi penekanan pada pentingnya integrasi antara program Kemensos dan daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satunya terkait urusan penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Tahun depan kita mencoba, misalnya, melakukan penyaluran (bantuan sosial) pada waktu yang hampir bersamaan. Pemutakhiran data ini juga kita lakukan dengan seksama sehingga data makin akurat, diverifikasi setiap tiga bulan," ujar dia.

Gus Ipul tidak lupa menyinggung pemberdayaan warga penerima bantuan. Dia menyoroti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang status ekonominya tidak kunjung terangkat meskipun telah menerima bantuan selama bertahun-tahun. Ke depan, mereka akan dievaluasi setiap lima tahun, kecuali lansia dan penyandang disabilitas.

"Kita akan evaluasi supaya mereka tidak bergantung sama bansos. Mereka [bisa] punya semangat naik kelas karena perlindungan dan jaminan sosial itu sifatnya sementara, untuk mendorong mereka naik kelas," kata Gus Ipul.

Kemensos juga menargetkan setiap pendamping sosial membantu minimal 10 keluarga per tahun masuk level graduasi (lulus) dari status penerima bantuan. Dengan 33 ribu pendamping di Indonesia, Kemensos menargetkan ada 330 ribu keluarga bisa naik kelas setiap tahun.

Selain itu, dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), validasi penerima bantuan akan lebih diperketat melalui sistem data terbaru berbasis by name (nama) dan by address (alamat tempat tinggal).

Menurut Gus Ipul, salah satu kebijakan baru yang juga penting adalah bantuan tidak akan otomatis dialihkan ke keluarga setelah kepala keluarga meninggal dunia. Sebab, proses validasi ulang bakal diberlakukan.

"Kita akan ubah peraturannya. Kalau ada yang wafat, tidak boleh dilanjutkan ke istrinya. Harus validasi ulang," dia menerangkan.

Dengan sinergi yang kuat, Kemensos yakin program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Acara dialog di kantor Gubernur Sumbar dihadiri oleh 190 pilar sosial. Mereka terdiri dari 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 9 anggota Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

(INFO KINI)