Menuju konten utama

DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan PBB hingga 800%

Sejumlah warga di Parepare mengaku tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan ada yang mencapai 800 persen.

DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan PBB hingga 800%
Rapat Badan Anggaran DPRD Parepare bersama Badan Keuangan Daerah membahas kenaikan PBB. foto/humas DPRD Parepare
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Sejumlah warga mengaku tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan ada yang mencapai 800 persen.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, menyampaikan, pihaknya menerima banyak keluhan dari warga. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), ia meminta Pemkot untuk segera meninjau kembali kebijakan tersebut.

“Dalam rapat ini, kami minta kepada BKD untuk meninjau kembali (kenaikan PBB). Ada surat edaran Mendagri, ya kita harus menyesuaikan,” kata Yusuf, Selasa (19/8/2025).

Ia mencontohkan, ada warga yang sebelumnya membayar PBB Rp400 ribu, kini naik menjadi Rp4 juta lebih. “Bayangkan saja, bagaimana orang tidak kaget kalau dari Rp400 ribu tiba-tiba bayar Rp4 juta. Itu naik 800 persen,” ujarnya.

DPRD Parepare khawatir lonjakan PBB ini bisa memicu keresahan masyarakat, seperti yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Pati dan Bone. Karena itu, DPRD meminta Pemkot Parepare segera mencari solusi.

“Karena ini sudah jadi perhatian nasional, kami tidak ingin Parepare mengalami hal yang sama. Maka kami minta Pemkot segera membuka posko pengaduan di setiap kelurahan agar warga bisa mendapat solusi dan informasi jelas,” tegas Yusuf.

Selain itu, DPRD Parepare juga menyatakan siap merevisi bahkan mencabut Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah jika kebijakan ini memberatkan masyarakat. Namun, dewan memberi kesempatan kepada Pemkot untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu.

“Jangankan direvisi, mencabut aturan ini pun memungkinkan demi kepentingan masyarakat. Tapi kami beri ruang dulu kepada Pemkot untuk memperbaiki,” kata dia.

Sebelumnya, kenaikan PBB di Kabupaten Bone dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran. Situasi tidak kondusif membuat Pemkab Bone akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.

=====

Viralin Makassar adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.

Baca juga artikel terkait KENAIKAN PBB 2025 atau tulisan lainnya dari Viralin Makassar

tirto.id - Flash News
Kontributor: Viralin Makassar
Penulis: Viralin Makassar
Editor: Abdul Aziz