tirto.id - Peningkatan sarana dan prasarana setiap kantor pelayanan publik yang ramah terhadap warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas (difabel) menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.
Hal itu menjadi bagain dari komitmen memberikan pelayanan publik yang inklusif dan setara bagi seluruh warga. Melalui berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas, kantor-kantor layanan pemerintah perlu mengedepankan prinsip universal design, memudahkan akses bagi semua warga.
Setiap gedung layanan dilengkapi dengan jalur landai (ramps), pegangan tangan di sepanjang koridor, ruang tunggu nyaman dengan kursi prioritas, serta toilet ramah disabilitas.
Untuk memudahkan mobilitas, perlu penyediaan lift dengan tombol huruf braille dan suara panduan lantai bagi penyandang tunanetra.
Petugas layanan pun mendapatkan pelatihan khusus untuk berinteraksi dan membantu warga yang membutuhkan pendampingan ekstra.
Bagi lansia dan disabilitas yang tidak dapat datang langsung, layanan online dan jemput bola melalui unit layanan keliling. Memastikan setiap warga tetap mendapatkan hak tanpa hambatan fisik maupun jarak.
Dengan langkah nyata tersebut, pelayanan publik akan cepat dan tepat. Bahkan, penuh empati serta menghormati martabat setiap individu. Dengan demikian, Jakarta menuju kota yang lebih ramah, inklusif, dan membahagiakan untuk semua warga.
Untuk itu, DPRD DKI Jakarta mendorong agar pelayanan publik ramah terhadap lansia dan disabilitas secara merata di seluruh kantor milik Pemprov DKI.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta kepada Pemprov DKI agar seluruh gedung pemerintah yang bersifat pelayanan harus memiliki lift. Hal itu untuk memudahkan warga lanjut usia (lansia) dan juga penyandang disabilitas mendapat pelayanan secara optimal.
"Untuk kelurahan, tapi khususnya kecamatan, dalam meningkatkan pelayanan untuk orang tua dan disabilitas," ujar Yuke, beberapa waktu lalu.
Pasalnya hingga kini, masih banyak pelayanan di kantor kecamatan tidak berada di lantai dasar. "Itu rata-rata kan kantor kecamatan, semuanya enggak punya lift. Padahal lantainya lumayan tinggi," ungkap dia.
Menurut dia, tidak semua ruang pelayanan berada di lantai dasar. Diharapkan, Pemprov DKI mempertimbangkan usulan pemasangan lift di kantor pemerintah.
"Jadi, mungkin bisa dipertimbangkan penambahan fasilitas lift. Khususnya untuk orang tua dan disabilitas," tukas Yuke.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id


































