Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan agar guru turut menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Lalu, guru tidak seharusnya hanya berperan membagikan makanan kepada peserta didik, tetapi juga dapat merasakan manfaat langsung dari program prioritas pemerintah tersebut.
Lalu mengatakan anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik. Dalam konteks itu, Komisi X DPR RI justru melihat guru layak dipertimbangkan sebagai penerima MBG karena menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan.
“Bahkan kami mengusulkan guru juga diberikan MBG, jangan hanya guru sebagai distributor pembagian ompreng makanan kepada siswa-siswi. Nah, kami mengusulkan justru guru harus diberikan juga MBG tersebut,” kata Lalu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Usulan itu disampaikan Lalu saat merespons wacana dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menginginkan penderita Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu kelompok penerima manfaat MBG.
Menurut Lalu, pada prinsipnya Komisi X DPR RI tidak mempermasalahkan apabila Kemenkes mengusulkan penderita TBC sebagai penerima MBG, selama pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan.
“Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan meminta atau mengusulkan agar penderita TBC ini untuk mendapat MBG, selama anggarannya di Kementerian Kesehatan ada ya monggo, silakan saja,” katanya
Namun, Lalu menegaskan agar perluasan sasaran penerima manfaat tidak mengurangi alokasi anggaran yang selama ini diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
“Tetapi lagi-lagi kalau untuk penderita TBC, jangan anggarannya diambil dari anggaran pendidikan, nah itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Lalu menilai program MBG masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang tingkat kesejahteraannya relatif lebih rendah dibanding kota-kota besar. Ia mengaku melihat adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat apabila program tersebut dihentikan.
“Saya melihat ada fenomena kekhawatiran ya. Ada fenomena kekhawatiran jika program MBG ini dihentikan atau selesai. Bagi daerah-daerah, selain di kota-kota besar MBG ini memang sangat dibutuhkan,” katanya.
Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, Lalu meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dan distribusi MBG agar lebih tepat sasaran. Menurut dia, daerah yang paling membutuhkan justru masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung, termasuk jumlah dapur MBG.
“Kalau kita lihat grafik, ternyata di daerah-daerah yang justru sangat membutuhkan dapurnya malah sedikit. Daerah-daerah yang ternyata banyak eh kalangan menengah ke atas, itu dapurnya berlebihan,” ujarnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
