tirto.id - Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Karena menurutnya, APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.
"Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini," kata dia dalam pernyataannya, Senin (22/8/2022).
Politisi Gerinda itu mengatakan, APBN tahun ini didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, jika dasar kenaikannya adalah karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp502 triliun, maka tidak tepat sekali.
"Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp208 triliun di 2022, belum semuanya terpakai," ujarnya.
Merujuk data Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester satu ini baru mencapai Rp75,59 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg baru mencapai Rp54,31 triliun atau 36,36 persen dari Pagu APBN 2022 (Perpres Nomor 98/2022), dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp21,27 triliun atau 35,71 persen dari pagu.
"Artinya kita bisa lihat jelas di sini, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp502 triliun, jelas merupakan informasi yang tidak benar," jelasnya.
Menurut dia, untuk 2022 ini, masih ada sekitar 65 persen lagi alokasi APBN untuk subsidi energi untuk di semester II. Subsidi energi meliputi BBM, Listrik dan LPG3 kg.
"Karena itu, dilihat dari sisi anggaran, rencana kenaikan BBM subsidi bukan opsi yang tepat. Karena dapat pengaruhi lonjakan inflasi dan daya beli potensi menurun drastis, ekonomi bisa terjadi stagflasi," katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
