DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bangun Klinik di Saudi saat Haji

tirto.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI cum Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Abdul Wachid, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak membuka klinik lagi di Arab Saudi. Wachid menegaskan jemaah haji yang sakit harus langsung dibawa ke rumah sakit.

“Catatan untuk tahun ini adalah kita (RI) tidak boleh membuka klinik di sana, ya. Ini kita semua orang sakit, baik itu tidak boleh dilawat di hotel atau klinik tidak boleh, artinya harus dibawa ke rumah sakit,” kata Wachid di dalam Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/10/2025).

Wachid mengatakan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk pemerintah Indonesia. Wachid ingin pemerintah menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kesehatan untuk bisa dikirim dan ditugaskan di rumah sakit Arab Saudi.

Wachid menegaskan hal ini penting supaya jemaah haji yang dalam kondisi sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kalau tidak, katanya, akan berakibat fatal.

“Ini PR besar untuk kesehatan, perlunya kita menyediakan SDM yang nanti akan masuk sebagai pelayan kesehatan di rumah sakit Arab Saudi ini sangat penting,” kata Wachid.

“Karena kalau tidak kita siapkan SDM, nanti bahasanya tarzan pak, kasihan, jemaah kita tidak makin malah sehat malah mati, jadi ini penting,” kata Wachid.

Sebagai informasi, kuota haji untuk Indonesia pada 2026 adalah 221 ribu. Jumlah ini, masih sama dengan tahun sebelumnya.

Perincian, untuk kuota haji reguler sebesar 92 persen atau 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebesar 8 persen atau setara 17.680 jemaah.

“Kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah atau 92 persen dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa.