DPR Cecar soal Isu Banyak PSK di IKN, Basuki: Itu Sudah Tak Ada

tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mencecar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, terkait informasi maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terkait dengan IKN berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak dibaca terkait pramusaji kenikmatan atau pekerja seks komersial, kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua,” kata Khozin dalam rapat bersama Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Khozin mengatakan, hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap moral para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah bertugas di IKN. Khozin pun menilai berpotensi dalam mempengaruhi produktivitas kerja mereka.

“Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak. Pengaruhnya apa? terhadap produktivitas kinerja. Nah, ini tidak hanya urusan masalah gradasi moral dan sosial saja, Pak. Tapi ini berdampak kepada produktivitas kerja,” ucap Khozin.

Melihat OIKN belum memiliki kewenangan dalam penertiban, Khozin meminta Basuki untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kewenangan tersebut. Tujuannya agar pihak OIKN dapat melakukan pemantauan tak hanya di siang hari, namun juga malam hari.

“Biar tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi oleh aturan. Ini tidak bercanda, Pak. Ini serius, Pak,” kata Khozin.

Merespons Khozin, Basuki meluruskan bahwa informasi terkait maraknya PSK di IKN adalah berita lama yang hanya kembali diramaikan. Dia memastikan bahwa sudah tidak ada fenomena tersebut dan mengaku sudah menyelesaikan masalahnya.

“Bukan. Jadi ini itu informasi yang dulu. Jadi recycle. Di-recycle informasinya itu. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tapi sudah tidak ada,” kata Basuki.

Basuki pun mengaku pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) telah merobohkan 8 warung remang-remang di kawasan IKN saat bulan Ramadhan lalu.

“Kami bersama APH sejak Ramadhan kemarin. Ramadhan kemarin masih ada (PSK). Kami temukan 8 warung remang-remang, itu sudah kami robohkan,” kata Basuki.

Ditemui usai rapat, Basuki menjelaskan bahwa banyaknya praktik prostitusi tersebut bukan di IKN, melainkan di beberapa daerah sekitar seperti Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Basuki mengatakan jarak dari Sepaku ke IKN jaraknya sekitar 3 kilometer.

“Itu di Sepaku, 3 kilometer di Sepaku [dari IKN]. Pernah ke sana belum? Nah, jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya enggak ada, itu di Sepaku,” kata Basuki.

Terkait merobohkan warung-warung yang terindikasi aktivitas prostitusi, Basuki menyatakan kegiatan itu dilakukan oleh pihak kepolisian, satpol PP, serta Deputi Pengendalian dan Pembangunan IKN. “Deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu,” katanya.

Lanjutnya, dia memastikan delapan warung yang sudah dibongkar tidak berpindah tempat karena OIKN bekerja sama dengan aparat keamanan untuk terus berpatroli di kawasan IKN.

“Kita operasi terus dengan Polres PPU, karena kami kan belum ada, belum buat (tim pengawas), Satpol PP PPU, deputi pengendalian pembangunan di IKN Bergabung jadi tim terpadu,” jelas Basuki.

Basuki juga memastikan, sejauh yang ia tahu, pekerja atau ASN OIKN tidak ada yang terlibat dalam aktivitas terlarang itu. Hanya saja, mantan Menteri PUPR era Presiden ke-7 Jokowi ini tetap tidak dapat memastikan seluruh pekerjanya betul bersih dari kegiatan itu.

“Kalau ASN Otorita enggak ada. Tapi yang para pekerja konstruksi, tadi ada 20 ribu. Ya, saya tidak ber-prejudice clean semua, kan juga enggak,” ujar Basuki.