tirto.id - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai banjir yang melanda Kalimantan sebagai dampak dari kerusakan daerah tangkapan hujan sejak bertahun-tahun. Banjir yang berlarut-larut di Kalimantan juga dinilai akibat dari regulasi pemerintah yang tidak mendukung penjagaan lingkungan.
"Sudah saatnya pemerintah saat ini berbenah total tanpa menyalahkan masa keadaan masa lalu. Yang paling penting bagaimana di masa depan lingkungan kita menjadi membaik sehingga meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya termasuk ummat manusia," ujar Politikus PKS tersebut dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).
Akmal mencatat hutan Kalimantan telah mengalami penyusutan luas. "Pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan adalah 33.234.711 Ha, lalu menurun menjadi 26.886.772 Ha pada tahun 2013, dan hutan Kalimantan yang tersisa pada tahun 2017 adalah seluas 24.834.752 Ha," tukasnya.
Begitu juga dengan luas tutupan lahan hutan secara nasional dari tahun ke tahun. Penyebabnya akibat penebangan ilegal, kebakaran hutan, dan konversi dari hutan menjadi perkebunan. Proporsi tutupan hutan nasional pada tahun 2019 dalah 50,10 persen dari total luas lahan secara keseluruhan atau sama dengan 94.114.000 hektare.
Akmal juga menjelaskan selama periode 2015-2020, paling tidak terjadi kabakaran hutan dan lahan seluas 5.645.022 hektare. Berdasarkan perhitungan, kebakaran hutan di Indonesia mencapai luas 940.837 hektar per tahun atau sama dengan 2578 hektare per hari, telah menghancurkan kehidupan satwa, menghilangkan biomass, merusak ekosistem, melepaskan karbon, dan asap kebakaran hutan telah mengggangu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi saat pandemi COVID-19 berlangsung dengan luas wilayah terbakar mencapai 269.942 hektare. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua terjadi kebakaran hutan dan lahan mencapai 150.000 hektare.
Ia memaparkan total luas lahan kritis nasional mencapai 14 Juta hektare. Proporsinya terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 persen. Luas lahan kritis tertinggi pada tingkat provinsi ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu seluas 1.338.810 hektar, berikutnya adalah Kalimantan Barat seluas 1.015.631 hektare, dan Provinsi Jawa Barat luas lahan kritisnya hampir mencapai 1 juta hektar yaitu seluas 911.192 hektare.
"Jadi ini saat ini telah tampak kerusakan yang terjadi di darat dan udara akibat ulah manusia yang mengakibatkan perubahan iklim, dan menurunnya kemampuan dataran untuk menerima kondisi alam, termasul meluasnya lahan kritis, yang ujungnya timbul bencana alam seperti banjir besar," ujarnya.
Lebih dari tiga pekan banjir melanda Sintang dan kabupaten lainnnya di Kalimantan Barat. Banjir juga terjadi di wilayah lainnnya di Pulau Kalimantan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi hujan beberapa hari ke depan.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
