Masuk tirto.id
tirto.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Banten, menghentikan sementara pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke TPSA Cilowong mulai Selasa sore, guna melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak lingkungan dan sosial.
"Maka untuk sore ini disetop dulu. Penyetopan ini dilakukan sembari menunggu hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada Wali Kota Serang untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya," kata Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi, di Serang, Selasa (6/1/2026) dikutip dari Antara.
Farach menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat kepada DLH Kota Tangsel terkait penghentian sementara ini. Evaluasi difokuskan pada kesiapan teknis di TPSA Cilowong serta penerimaan masyarakat sekitar.
Langkah ini diambil sebagai respons atas masukan masyarakat terkait dampak pengangkutan sampah. Sebagai upaya mitigasi, DLH Kota Serang sebenarnya telah memperketat pengawasan dengan mendirikan pos pemeriksaan (check point) di Kilometer 68 dan di daerah Cakung.
"Cek poin itu kami lakukan untuk memastikan kondisi mobil tidak meneteskan air lindi. Kalau berceceran, maka armada tersebut kami perintahkan putar balik," tegasnya.
Ia mengklaim penanganan tahun ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana volume tetesan air lindi telah berkurang dan sistem pengelolaan di TPSA mulai beralih ke controlled landfill.
"Kami bersyukur masyarakat memberikan masukan. Hal itu menjadi pacuan kami untuk melakukan penataan, termasuk peremajaan armada secara bertahap dan persiapan menuju PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik)," kata Farach.
Warga Taktakan Menolak Sampah Tangsel
Sejumlah warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, melayangkan protes keras dan menolak kelanjutan kerja sama pembuangan sampah dari Kota Tangsel ke TPSA Cilowong. Penolakan itu karena dinilai merusak lingkungan dan menimbulkan bau menyengat.
"Kami menolak dan tidak mau menerima, karena baunya sangat mengganggu, tidak nyaman sekali," kata salah seorang warga Taktakan, Eneng, di Serang, Selasa dikutip dari Antara.
Eneng mengungkapkan kekecewaannya karena kerja sama tersebut dinilai dilakukan sepihak tanpa persetujuan warga terdampak. Menurutnya, Pemerintah Kota Serang tidak pernah melakukan sosialisasi sebelum truk-truk sampah mulai beroperasi.
"Masyarakat mana yang menyetujui? Belum ada sosialisasi tahu-tahu sudah kerja sama. Bagaimana nasib kami?" ujarnya.
Senada dengan Eneng, warga Taktakan lainnya, Tabrani, mempertanyakan kejelasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari kerja sama tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk transparan mengenai pengelolaan air lindi yang mencemari lingkungan.
"PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu sebelum terjadi pasti ada Amdal, dikaji dulu menguntungkan atau tidak buat masyarakat. Ini Amdalnya mana? Kami ingin dipaparkan, lindinya itu mau diapakan," kata Tabrani.
Tabrani menekankan bahwa kawasan Taktakan merupakan paru-paru Kota Serang yang seharusnya dijaga kelestarian nya, bukan justru dirusak dengan kiriman sampah yang tidak terkelola dengan baik.
Warga memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Serang. Jika aspirasi mereka tidak didengar dan pengiriman sampah tetap dilanjutkan, mereka memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar.
"Kalau kerja sama tetap dilanjutkan, jelas kami menolak dan akan demo lagi," kata Tabrani.
