Menuju konten utama

Dishub DKI Sebut Lelang ERP Dilanjutkan Meski 2 Peserta Mundur

Dishub DKI Jakarta menyatakan proses tender ERP akan berlanjut meski dua peserta lelang dikabarkan mundur.

Dishub DKI Sebut Lelang ERP Dilanjutkan Meski 2 Peserta Mundur
Sejumlah kendaraan melaju di bawah gerbang electronic road pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Kamis (13/11). Kementerian Perhubungan mendorong ERP segera diterapkan di jalanan Jakarta secepatnya sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan yang semakin parah di kawasan Ibukota. ANTARA/Andika Wahyu

tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan panitia tender proyek Electronic Road Pricing (ERP) sedang melakukan evaluasi setelah dua peserta lelang mengundurkan diri.

"Jadi, biarkan panitia melaksanakan tugasnya karena ini bagian dari evaluasi dari ERP itu sendiri," kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/1/2019).

Sigit juga memastikan proses tender proyek ERP masih berlangsung meski dua peserta lelang dikabarkan mundur.

"Kita harus menghormati. Ini masih proses tender. Semua pengumuman itu melalui layanan pengaduan secara elektronik," kata Sigit.

Namun, dia belum memastikan apakah proses lelang proyek ERP akan molor setelah ada dua peserta yang mundur. Dia hanya menyatakan proses lelang selanjutnya akan segera dijadwalkan.

"Saya juga enggak bisa ngomong dua itu mundur, karena itu kita nanti lihatlah," kata Sigit.

Peserta lelang proyek ERP di DKI Jakarta, yakni perusahaan asal Norwegia, Q-Free dikabarkan mundur pada Desember 2018 lalu.

Peserta lelang lainnya, perusahaan asal Swedia, Kapsch TrafficCom sebelumnya juga telah mengundurkan diri dari tender ERP. Akibatnya, peserta lelang proyek tersebut tersisa satu, yakni PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak mengenai penyebab mundurnya dua perusahaan dari lelang proyek ERP.

Anies hanya menjelaskan Pemprov DKI sedang berkonsultasi dengan kejaksaan untuk memastikan proses tender proyek ERP tidak bermasalah. Ia tidak ingin realisasi proyek ERP dikebut, tapi menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami lagi menunggu fatwa dari kejaksaan,” kata Anies pada Jumat, 11 Januari 2019 lalu.

Baca juga artikel terkait ELECTRONIC ROAD PRICING atau tulisan lainnya dari Fadiyah Alaidrus

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom