tirto.id - Upaya penerapan jalan berbayar yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan di DKI Jakarta mengalami kendala. Sebab, dua perusahaan peserta lelang proyek Electronic Road Pricing (ERP), yaitu Q-Free dan Kapsch TrafficCom mundur.
Dua perusahaan peserta lelang ERP itu mundur diduga karena ketidakpastian dalam proses tender proyek tersebut.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak mengenai penyebab mundurnya dua perusahaan dari lelang proyek ERP.
Anies hanya berkata Pemprov DKI akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses lelang proyek ERP tidak bermasalah. Ia tidak ingin realisasi proyek ERP dikebut, tapi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami lagi menunggu fatwa dari kejaksaan,” kata Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Meski ada risiko realisasi penerapan jalan berbayar elektronik mundur dari target, Anies menilai itu bukan persoalan. Alasannya, kata dia, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pembenahan transportasi publik.
“Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak, di situlah inti dari kebijakan kami,” kata Anies.
Selain itu, Anies juga belum memastikan apakah polemik lelang tersebut akan menentukan kelanjutan proyek ERP atau tidak. Ia hanya menjawabnya singkat “Kita ikuti saja prosedurnya. Kita tunggu hasilnya nanti, ya.”
Mustahil Tanpa ERP
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono merespons niat Gubernur Anies Baswedan untuk mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang ERP.
Bambang menilai, kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif untuk mengurai kemacetan.
“Membangun angkutan massal, tapi tidak diikuti dengan kebijakan push-nya, nanti kejadiannya seperti kereta api bandara yang kosong terus,” kata Bambang kepada reporter Tirto, Senin (14/1/2019).
Meski demikian, Bambang memaklumi keputusan Anies Baswedan. Menurutnya, BPTJ akan tetap melanjutkan ERT Ring 3 yang cakupannya berada di wilayah perbatasan.
“Tapi kalau dimainkan [ERP diterapkan] di perbatasan doang, ya sama saja. Nanti di dalam [DKI Jakarta] masih semrawut,” kata Bambang.
Bambang menambahkan “sementara [ERP] di pemprov belum rampung, mungkin bisa melakukan push dalam bentuk lain, seperti pengetatan parkir.”
Sementara itu, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai Anies Baswedan semestinya paham bahwa ERP dan transportasi umum bukan entitas yang terpisah. Apabila mimpi Jakarta adalah mengurai kemacetan, kata dia, keduanya justru akan saling melengkapi.
Menurut Darmaningtyas, pada era Gubernur Sutiyoso telah dirancang Pola Transportasi Makro (PTM) yang isinya memuat pengadaan ERP dan pengoptimalan transportasi umum.
“ERP itu adalah strategi untuk mengurangi kendaraan pribadi. ERP dan angkutan umum itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan,” kata Darmaningtiyas.
Menurut dia, transportasi umum perlu dimaksimalkan supaya masyarakat tak sungkan beralih menggunakannya. Akan tetapi, kata Darmaningtiyas, hal tersebut perlu didorong upaya lainnya dan itu tidaklah mudah.
“Perlu juga tarif parkir dipermahal, BBM mahal, tarif tol dalam kota mahal, dan ERP. Sehingga mereka yang menggunakan kendaraan pribadi berpikir ulang, jadi menggunakan angkutan umum,” kata Darmaningtiyas.
Karena itu, Darmaningtiyas menilai, Anies Baswedan akan kesulitan mengharapkan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum di saat kendaraan pribadi jauh lebih efisien dalam hal penyamanan dan biaya operasional.
"Transportasi umum ya enggak apa-apa diperbaiki. Asalkan kendaraan pribadi juga dihambat,” kata Darmaningtiyas.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
