Menuju konten utama

Langkah Anies Usai Salah Satu Peserta Lelang Proyek ERP DKI Mundur

Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tender proyek electronic road pricing (ERP) tidak bermasalah.

Langkah Anies Usai Salah Satu Peserta Lelang Proyek ERP DKI Mundur
Sejumlah kendaraan melaju di bawah gerbang electronic road pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Kamis (13/11). Kementerian Perhubungan mendorong ERP segera diterapkan di jalanan Jakarta secepatnya sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan yang semakin parah di kawasan Ibukota. ANTARA/Andika Wahyu

tirto.id - Salah satu peserta lelang proyek electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta memutuskan mundur pada Desember 2018 lalu. Peserta lelang yang mundur itu adalah perusahaan asal Norwegia, Q-Free.

Peserta lelang lain, perusahaan asal Swedia, Kapsch TrafficCom lebih dulu mundur. Akibatnya kini tersisa PT Bali Towerindo Sentra Tbk saja sebagai peserta lelang.

Tersiar kabar, Q-Free mundur dari lelang ERP dengan alasan ada ketidakpastian dalam proses tender proyek tersebut.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak mengenai penyebab Q-Free mundur dari lelang proyek ERP.

Namun, Anies mengaku Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses lelang proyek ERP tidak bermasalah.

"Begini, menurut saya kemarin ketika proses ini dibuat, dari pelaporan ini satu-satu akan dilihat ada kedisiplinan dalam menjalankan proses tender ini atau tidak," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/1/2019).

Anies menegaskan tidak ingin proyek ERP dikebut realisasinya namun kemudian menimbulkan permasalahan.

"Kalau salah satu [peserta lelang] ada yang menang nanti pasti jadi masalah. Lalu kami tanyakan pada mereka apakah dalam proses kemarin ada hal-hal yang secara hukum menyimpang? Kalau ada ya, kami koreksi. Jangan asal jadi, nantinya jadi masalah," kata dia.

"Kami lagi menunggu fatwa dari kejaksaan ya," dia menambahkan.

Meski ada risiko realisasi penerapan jalan berbayar elektronik mundur dari target, Anies menilainya bukan persoalan. Sebab, kata dia, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pembenahan transportasi publik.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak, di situlah inti dari kebijakan kami," ujar Anies.

Ralat: Berita ini diralat pada pukul 12.00 WIB, 15 Januari 2019. Sebelumnya disebut satu peserta lelang saja yang mundur. Informasi yang benar adalah dua peserta lelang telah mundur.

Baca juga artikel terkait SISTEM ERP atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Addi M Idhom