Indeks Sistem Erp

Konsep yang sama, sambungnya juga sudah diujicobakan di Pulau Jawa, di mana Tol Cipali terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban.

Ketua Tim Penyusun Raperda menyatakan bahwa Raperda soal ERP belum diusulkan menjadi program prioritas.

MTI sebut kebijakan ERP dinilai sangat diperlukan mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, termasuk masalah polusi udara.

Sejumlah cara ditempuh demi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, mulai dari wacana WFH, teknologi AI hingga ERP.

Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Daftar 25 ruas jalan di Jakarta yang direncanakan akan berbayar atau diberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kajian lanjutan terhadap ERP, Dishub DKI menyebut akan memperluas berbagai masukan ke dalam Raperda PL2SE tersebut.

Garda Indonesia pun tetap menolak aturan terkait  jalur elektronik berbayar di DKI Jakarta.

Bhima menilai subsidi kendaraan listrik memang seharusnya dikasih ke transportasi umum bukan kendaraan listrik pribadi.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintahannya memerlukan waktu yang lama untuk memutuskan kebijakan jalan berbayar di Ibu Kota.

Kebijakan ERP dinilai masih layak dilakukan Pemprov DKI karena efektif dalam upaya mengontrol kendaraan pribadi.

Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang akan dibahas.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tarif Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam pembahasan dengan pemerintah pusat.

Pemprov DKI belum menyebutkan jalur mana saja yang akan diterapkan ERP.

BPJT menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dapat diterapkan di Jakarta pada akhir 2019.

Jokowi mendorong agar pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pengurangan kendaraan pribadi di ruas jalan. Salah satunya, adalah penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Menurut Anies, tim kajian itu memiliki peran untuk menindaklanjuti segala hal yang terkait dengan rencana penerapan ERP di ibukota.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai niat Anies mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang ERP berpotensi tidak efektif mengurai kemacetan.

Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tender proyek electronic road pricing (ERP) tidak bermasalah.