Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
Jokowi mendorong agar pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pengurangan kendaraan pribadi di ruas jalan. Salah satunya, adalah penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai niat Anies mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang ERP berpotensi tidak efektif mengurai kemacetan.
Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tender proyek electronic road pricing (ERP) tidak bermasalah.