tirto.id - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyampaikan pandangannya terkait kebijakan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta. Bambang menganalogikan kebijakan tersebut seperti obat generik sehingga hanya bisa diterapkan dalam kurun waktu tertentu.
Menurut Bambang, kebijakan ganjil genap lambat laun bisa diakali para pengguna jalan, misalnya dengan beralih ke kendaraan roda dua atau membeli dua mobil yang berpelat nomor ganjil dan genap. Karena itu menurut dia perlu ada kebijakan yang berkelanjutan untuk mengurai kemacetan di jalanan utama ibukota.
“Sebenarnya satu tahunlah paling lama. Karena begitu ada yang beralih ke kendaraan roda dua, itu juga berbahaya. Jadi memang sebaiknya, sebelum orang membeli mobil baru, kita ubah kebijakannya,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Karena itu, Bambang mendorong agar kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing atau biasa disingkat ERP) bisa segera dilaksanakan. Bambang menekankan tidak boleh ada jeda kosong dalam transisi dari ganjil-genap ke penerapan sistem ERP.
Hanya saja, Bambang tak memungkiri kebijakan ERP belum bisa diterapkan secara optimal dalam waktu dekat. Untuk itu, kebijakan ganjil genap untuk sementara waktu akan tetap diperpanjang.
Kebijakan ganjil-genap semula diterapkan saat menjelang dan selama Asian Games 2018 atau sampai 2 September 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu memutuskan penerapan ketentuan ganjil-genap ini diperpanjang hingga Asian Para Games 2018 selesai atau sejak 3 September sampai 13 Oktober 2018.
Perpanjangan penerapan ganjil-genap ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan Selama Penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Peraturan ini diteken oleh Anies pada 31 Agustus 2018.
Hanya ada sedikit perubahan penerapan antara aturan ganjil-genap yang diberlakukan saat Asian Games dengan setelahnya, terutama dari segi waktu. Setelah Asian Games, sistem ganjil-genap berlaku sejak pukul 06.00-21.00 WIB di sejumlah ruas jalan. Tiap Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional, sistem ganjil-genap tidak berlaku.
“Ini sudah Desember, maka perlu kami siasati lagi bagaimana setelah Desember 2018. Kami ingin ganjil-genap diperpanjang sampai ada kebijakan baru. Begitu ERP terlaksana, ganjil genap kita akhiri,” imbuh Bambang.
Ganjil-genap Tak Efektif
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Tri Cahyono juga menilai kebijakan ganjil-genap tidak terlalu efektif. Ia menyebut penurunan jumlah kendaraan memang terjadi di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan tersebut. Namun tidak demikian halnya di ruas jalan yang lain.
“Terjadi penurunannya kan tidak secara keseluruhan. Sementara di tempat lain [yang tidak kena ganjil genap] malah jadi macet,” ujar Tri kepada Tirto pada Selasa (18/12/2018).
Tri sependapat dengan Kepala BPTJ yang berharap agar pemberlakuan ERP dapat disegerakan. Menurut Tri, kebijakan ERP itu dirasa lebih efektif karena pengemudi yang ingin melintasi di ruas jalan tertentu akan dikenakan biaya sehingga berpikir ulang.
Dengan demikian, pengemudi yang enggan membayar akan cenderung mengurungkan niat untuk melintas dengan kendaraan pribadi, dan memilih menggunakan moda transportasi umum.
“ERP harus secepatnya [diberlakukan]. Supaya sistem yang enggak terlalu benar ini [ganjil-genap] bisa segera diselesaikan,” kata Tri.
Persiapan ERP Belum Rampung
Masalahnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebutkan persiapan sistem ERP sampai saat ini masih belum rampung. Menurut Sigit, persiapan tersebut meliputi pelelangan alat yang bakal digunakan hingga evaluasi secara teknis sebelum sistem diluncurkan.
“Proses lelangnya pun masih proses, sehingga hasilnya belum ada. Evaluasi secara teknis itu kan enggak gampang juga,” ungkap Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Sigit menyebutkan bahwa pemerintah provinsi juga sedang mengevaluasi pelaksanaan ganjil genap yang akan segera berakhir. Tak hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat perpindahan warga dari yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, evaluasi tersebut juga dilakukan untuk mengetahui realisasinya di lapangan.
Tak cuma itu, sudut pandang pelaku ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam merencanakan perpanjangan ganjil genap.
“Memang ada peningkatan pada perpindahan ke angkutan umum. Dari BPTJ juga memberikan masukan terkait pola pelaksanaannya, apakah secara penuh waktu atau ada pembagiannya, misal dari pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. Tapi itu masih digodok,” ujar Sigit.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abul Muamar
