Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, memastikan kebijakan pemerintah yang memusatkan seluruh pemesanan kapal BUMN kepada PT PAL bukanlah bentuk praktik monopoli bisnis.
Sebaliknya, sambungnya, kebijakan tersebut merupakan strategi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan meningkatkan kualitas ekosistem industri maritim nasional.
Hal tersebut disampaikan Kaharuddin usai menggelar pertemuan konsolidasi yang dihadiri oleh sekitar 100 perusahaan industri pendukung maritim.
Menurutnya, sentralisasi pemesanan ini bertujuan menciptakan skala keekonomian yang diperlukan untuk membangun kemandirian industri.
“Sekali lagi (saya tegaskan) bahwa penugasan kepada PT PAL Indonesia itu bukan dalam rangka monopoli. Tetapi justru penugasan kepada PT PAL adalah dalam rangka untuk bisa membangun kualitas seluruh industri maritim dan ekosistemnya bersama-sama,” ujar Kaharuddin saat ditemui di Hotel Movenpick, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Kaharuddin menjelaskan melalui konsolidasi ini seluruh potensi kebutuhan kapal di Indonesia diharapkan mampu dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri. Pengerjaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh PT PAL, melainkan melibatkan seluruh galangan kapal dan industri komponen di tanah air.
Mulai Garap Proyek Pemerintah
Sebagai langkah lanjutan dari penugasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), PT PAL Indonesia bersiap memulai pengerjaan puluhan kapal pesanan BUMN pada tahun ini.
Kaharuddin mengungkapkan pihaknya menargetkan penandatanganan kontrak untuk pembangunan lebih dari 20 unit kapal baru dalam jangka pendek.
“Tahun ini, di luar dari proyek yang memang sudah dimiliki oleh PT PAL Indonesia, kami akan mengerjakan lebih dari 20 kapal. Akan ada kontraknya dalam tahun ini,” jelasnya.
Sesuai dengan komitmen untuk tidak melakukan monopoli, Kaharuddin memastikan bahwa pengerjaan kapal-kapal tersebut akan dibagi kepada galangan kapal lain yang memenuhi kualifikasi.
“20 kapal itu kami akan distribusikan ke galangan-galangan kapal yang memang sudah memiliki komitmen dan mencukupi persyaratan untuk bisa mengeluarkan kapal-kapal dengan berbagai ukuran,” tambahnya.
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto lewat Danantara, yang mewajibkan seluruh kebutuhan kapal baru BUMN dipesan melalui satu pintu, yakni PT PAL Indonesia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto
